Infografis
Suara.com - António Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), baru-baru ini mengeluarkan seruan yang mengguncang dunia industri otomotif.
Dilansir dari Carscoops, ia meminta pemerintah dan media di seluruh dunia untuk berhenti menerima dana dari industri bahan bakar fosil.
Guterres menuduh perusahaan energi “mengubah kenyataan, menipu publik, dan menaburkan keraguan” tentang krisis iklim.
Dalam kata-katanya yang tegas, ia mengajak kita untuk “menghentikan para 'Mad Men' yang memperburuk kegilaan.”
Baca Juga: Modus Jual Beli Mobil: Penjual Diam-Diam Terpasang GPS Pelacak, Ini Motifnya
Tantangan bagi Industri Otomotif
![Suasana SPBU saat melayani pembelian BBM jenis Pertalite. [Dok Pertamina]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/05/17/10383-spbu-pertalite.jpg)
Seruan ini datang pada saat yang krusial bagi industri otomotif. Meskipun mobil dan motor listrik semakin populer, konsumen masih ragu karena banyak mobil listrik yang harganya jauh lebih mahal daripada saingan berbahan bakar fosil.
Guterres menyerukan pembatasan iklan, mirip dengan yang diterapkan pada produk tembakau dan alkohol di seluruh dunia.
Namun, sementara iklan tembakau terutama dibatasi untuk menghindari pengaruh pada pikiran anak-anak, larangan iklan bahan bakar fosil bertujuan memengaruhi perilaku konsumen.
Larangan Iklan Bahan Bakar Fosil
Baca Juga: Yang Lain Migrasi ke Elektrik, KTM Malah Konsisten Pertahankan Motor 2-Tak
Beberapa negara, kota, dan perusahaan telah mulai melarang perusahaan minyak dan gas dari beriklan. Prancis membatasi promosi batu bara, gas, dan hidrogen dari bahan bakar fosil.
Di Amsterdam, Sydney, dan Edinburgh, iklan dari perusahaan beremisi tinggi juga dibatasi. Di sisi media, The Guardian, Vox, dan Le Monde dari Prancis semuanya telah melarang iklan minyak dan gas.
Namun, penerapan pembatasan semacam ini mungkin lebih sulit di tingkat nasional untuk negara seperti Amerika Serikat.
“Bahkan jika Kongres mencobanya, larangan iklan bahan bakar fosil hampir pasti akan menghadapi tantangan hukum berdasarkan undang-undang AS yang berlaku,” kata Rebecca Tushnet, profesor First Amendment di Harvard Law School.
