Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama PT Pertamina mengupayakan penggunaan bahan bakar beremisi rendah untuk memenuhi standard emisi Euro 5, yang diperkirakan dapat mengurangi beban subsidi hingga Rp50 triliun.
Saat ini, kata Luhut melanjutkan, pemerintah sedang mencari titik keseimbangan. Luhut mengatakan bahwa upaya Kemenko Marves bersama Pertamina untuk memenuhi standard Euro 4 hingga Euro 5 bertujuan agar kualitas udara di Indonesia, utamanya di Jakarta, menjadi lebih baik.
“Kami sedang pikirkan sekarang, bagaimana bahan bakar ini lari ke Euro 4, Euro 5. Kenapa? Itu sulfurnya supaya rendah,” kata Luhut dilansir dari Antara, Rabu (21/2/2024).
Ia mengatakan dengan penggunaan standar Euro 5, ada potensi menghemat subsidi BBM hingga Rp 50 triliun.
“Kemarin saya dapat, ini lagi dihitung lagi ya, itu akan mengurangi subsidi kita, mungkin bisa Rp 20 triliun – Rp50 triliun lagi dari sana,” beber Luhut.
Kebijakan lainnya untuk mengurangi polusi udara yang berasal dari kendaraan bermotor, kata Luhut, adalah melalui pengadaan kendaraan listrik.
Terkait pengadaan kendaraan listrik, Luhut mengapresiasi keluarnya Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.
Menurut Luhut, peraturan tersebut mempermudah transisi kendaraan bermotor menjadi kendaraan listrik.
“PMK-nya sudah keluar, sudah jalan, sudah diberikan insentif yang bagus, sehingga (ada) kemudahan,” kata Luhut.
Baca Juga: Kelebihan Mitsubishi New Colt L300 dengan Standar Mesin Euro 4
Melalui berbagai upaya untuk mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi, Luhut berharap agar kualitas udara lekas meningkat.
Meskipun demikian, Luhut menggarisbawahi bahwa pemerintah menyadari kualitas udara tidak hanya dipengaruhi oleh kendaraan bermotor, tetapi juga oleh asap yang berasal dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), serta pembakaran-pembakaran lainnya.
“Jangan ngomongnya, bilang pemerintah nggak paham. Kami paham kok semua, hanya kami ingin dapat (solusi) yang terbaik,” ucap Luhut.
Industri Minta Kejelasan
Sebelumnya wacana lompatan ke Euro 5 sempat dikemukakan pemerintah pada Januari lalu. Rencananya standar Euro 5 akan diterapkan lebih dulu di kawasan Jabodetabek.
Tetapi industri otomotif, meski menyambut positif wacana tersebut, meminta pemerintah lebih dulu mempersiapkan BBM yang sesuai dengan standar Euro 5.
Presiden Direktur PT Isuzu Astra Motor Indonesia Yusak Kristian Solaeman, pada Januari lalu, misalnya meminta pemerintah harus menetapkan peta jalan yang jelas. Penerapan standar emisi Euro 5 juga harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur.
"Secara teknologi Isuzu sudah siap. Tapi roadmap di Indonesia untuk mengurangi emisi juga harus jelas. Perlu kesiapan BBM yang sesuai dengan teknologinya," ujar Yusak, di Jakarta, Jumat (26/1/2024).
Yusak menambahkan, saat ini dengan standar emisi Euro 4 saja masih terdapat tantangan tersendiri. Karena bahan bakar minyak yang sesuai belum bisa ditemukan di semua daerah.
Dengan belum tercapainya kualitas BBM yang merata, tentu saja akan menjadi keluhan bagi produk yang nantinya menggunakan standar emisi Euro 5.
"Bayangkan kalau Euro 4 belum selesai. Bagaimana jika langsung loncat ke Euro 5. BBM tidak sesuai kualitasnya, maka tidak akan tercapai target rendah emisinya," tegas Yusak.
