Infografis
Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa insentif untuk mobil listrik (Electric Vehicle/EV) lebih mendesak ketimbang mobil hybrid, yang mengombinasikan mesin berbahan bakar minyak dan listrik.
Moeldoko, yang juga Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), bahkan bilang insentif mobil hybrid tidak terlalu penting, karena jenis kendaraan tersebut masih menggunakan bahan bakar bensin.
Padahal pada pekan ini Menteri Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa insentif mobil hybrid sedang dikaji dan akan diatur oleh pemerintah.
“Menurut saya tidak terlalu penting, karena masih pakai bensin,” ujar Moeldoko saat menghadiri pameran otomotif IIMS 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (20/2/2024).
Baca Juga: Konsistensi Wuling Hadirkan Mobil Listrik Lewat Pameran Otomotif IIMS 2024
Saat ditanya mengenai nasib insentif untuk mobil hybrid, Moeldoko menjelaskan bahwa pemerintah lebih condong memberikan insentif keringanan pajak kepada kendaraan yang sepenuhnya bertenaga listrik.
Menurut dia mobil listrik akan lebih berdampak pada negara, utamanya membantu mencapai misi lingkungan nol emisi (net zero emission/NZE) pada 2060.
Mobil listrik, lanjut Moeldoko, juga dapat mengurangi beban pemerintah dalam hal impor bahan bakar minyak (BBM) yang harganya hingga kini semakin tinggi.
“Lebih baik di EV, karena dampak nyata EV itu ada dua, dampak positifnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara, yang pertama masalah lingkungan, yang kedua masalah besaran import BBM kita itu sangat-sangat besar,” Moeldoko menambahkan.
Pemerintah memang tengah menggodok peraturan yang dikabarkan akan segera disahkan, terkait insentif untuk kendaraan hybrid di Indonesia.
Menteri Airlangga di Jakarta pada Senin kemarin mengatakan bahwa aturan insentif untuk mobil hybrid masih dikaji dan bentuknya akan mirip dengan insentif mobil listrik.
Baca Juga: Area Test Drive Jadi Magnet Tersendiri di IIMS 2024, Mobil Baru Jadi Incaran
