Bentuk Ekosistem EV Terintegrasi, Indonesia Perlu Strategi

"Dalam sebuah kebijakan publik, termasuk industrialisasi, kita harus berpijak pada kajian teknokratis. Sejatinya, upaya menciptakan value added dalam industri baru dapat tercapai sepenuhnya ketika industri negara menguasai research & development,” telaah Insan Praditya Anugrah.

“Dalam pengembangan industri kendaraan listrik, kita harus berkaca pada kekurangan industrialisasi Orde Baru ketika prinsipal yang didominasi Jepang untuk menguasai fasilitas produksi dari hulu ke hilir, yang dalam industri Jepang dikenal sebagai Kieretsu,” lanjutnya.

Menurut Analis Politik & Kebijakan Negara dari FHISIP Universitas Terbuka itu, Indonesia harus menguasai industri dari hulu ke hilir dan mengambil nilai tambah produksi. Pemerintah memiliki strategi untuk meminimalkan emisi dan menciptakan pasar meski kapasitas produksi nasional masih terbatas hingga 2025.

Insentif impor harus dibatasi dan diikuti dengan subsidi pajak bagi produsen dengan TKDN minimal 40 persen untuk mendorong para produsen otomotif berbagai negara menjadikan Indonesia sebagai basis produksi mereka.

Kemudian, perusahaan lokal diharapkan menguasai ekosistem industri dengan riset dan pengembangan, sehingga hilirisasi nikel akan optimal dan Indonesia dapat menguasai produksi kendaraan yang memiliki brand nasional.

Insentif tambahan perlu diberikan bagi perusahaan yang memproduksi baterai EV lokal, mirip dengan kebijakan di negara-negara dengan pasar EV yang matang seperti Amerika Serikat. Diferensiasi insentif untuk baterai yang dibuat di Indonesia dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan penggunaan sumber daya alam domestik.