Cek Fakta
Suara.com - Pemerintah berencana untuk menaikkan pajak sepeda motor berbahan bakar bensin.
Kenaikan pajak sepeda motor dengan bahan bakar bensin sebagai upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas udara di Jabodetabek.
Menanggapai wacana pemerintah untuk menaikkan pajak sepeda motor bensin, General Manager Corporate Communication PT Astra Honda Motor (AHM), Ahmad Muhibbuddin mengatakan, pihaknya tentu akan mendukung kebijakan pemerintah yang ingin menyuguhkan sarana transportasi terbaik bagi masyarakat.
Namun setiap kebijakan pasti akan melahirkan efek samping yang perlu diantisipasi.
Baca Juga: Komitmen AHM Bina Pembalap Muda Indonesia Hingga Rajai Balap Asia
"Kami belum mengetahui pajak apa nanti yang akan dinaikkan. Yang pasti jika komponen pajak dinaikkan harga motor juga akan naik dan ini berpotensi menekan permintaan sepeda motor baru. Jika market tertekan tentu industri sepeda motor akan terdampak, baik di hulu maupun hilir," ujar Muhibbuddin kepada Suara.com, Jumat (19/1/2024).
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Muhib ini berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan kembali rencana untuk menaikkan pajak sepeda motor bensin.
"Kami berharap rencana ini dipertimbangkan lagi dengan mempertimbangkan banyak aspek secara lebih komprehensif, terutama industri yang terkait, baik komponen, finansial, maupun industri sepeda motornya sendiri," ungkapnya.
Rencana Menaikkan Pajak Sepeda Motor
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap rencana pemerintah untuk menaikkan pajak sepeda motor bensin di Indonesia.
Baca Juga: Kenalan dengan Honda Spacy, Motor yang Pernah Dipakai BCL, Dulu Primadona Sekarang Tinggal Nama
Menurut Menko Marves, naiknya pajak sepeda motor bensin nantinya akan dialokasikan untuk keperluan transportasi umum.
"Tadi kita juga rapat, dan pemerintah tengah menyiapkan kebijakan menaikkan pajak untuk sepeda motor konvensional. Sehingga nanti itu bisa subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat," ujar Luhut, di Jakarta, Kamis (18/11/2024).
Lebih lanjut, dikatakan Luhut, rencana tersebut juga merupakan upaya untuk mengurangi polusi udara agar perlahan masyarakat bisa beralih ke kendaraan listrik.
"Jadi segala macam kita lakukan, dari penerapan ganjil genap, menaikkan pajak, sampai akhirnya menyiapkan infrastruktur agar masyarakat menitipkan mobil atau motornya. Dan juga langkah-langkah lain yang sudah kita rumuskan," jelas Luhut.
