Infografis
Suara.com - Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara menegaskan insentif dari pemerintah untuk mobil hybrid sanagt diperlukan untuk mencapai netralitas karbon yang lebih cepat.
"Kalau kita orientasi net zero emisi perlu (insentif). Kalau diberikan juga kencang pasti (pertumbuhan). Apalagi konsumsi bahan bakar jadi lebih hemat," ujar Kukuh, baru-baru ini, di Jakarta, Jumat (19/1/2024).
Kukuh menambahkan, pemerintah pasti bisa menemukan formulasi yang tepat, semisal PPnBM DTP untuk mobil hybrid.
Lebih lanjut, Kukuh mengaku memang sempat ada pembahasan terkait insentif untuk mobil hybrid. Hanya saja belum pernah dilakukan secara resmi.
Baca Juga: Daihatsu Akan Recall 320.000 Mobil Akibat Cacat pada Pintu
"Secara resmi belum. Tapi pemerintah sudah melihat dari tahun 2021 industri bangkit dengan skema PPnBM DTP," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam belum lama in sempat menyampaikan pendapat serupa.
Menurutnya terdapat dua sudut pandang dalam pemberian insentif untuk mobil hybrid dari pemerintah, yakni sudut pandang net zero emission (NZE) atau nol emisi karbon dan transisi energi.
Dalam sudut pandang nol emisi karbon, setiap penggunaan bahan bakar fosil tidak mendapatkan insentif. Ini yang membuat mobil hybrid tak masuk kriteria karena masih menggunakan bensin.
Padahal mobil bermesin hybrid sejatinya membuat penggunaan bahan bakar fosil menjadi lebih efisien hingga dua kali lipat bila dibandingkan dengan jenis konvensional atau internal combustion engine (ICE).
Baca Juga: Skandal Manipulasi Daihatsu Berbuntut Panjang, Tiga Model Terancam Stop Produksi Massal
Sementara bila dalam sudut pandang transisi energi, setiap upaya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil perlu mendapatkan insentif dengan tidak mengecualikan jenis hybrid. "Saya rasa hampir semua negara melalui transisi energi sebelum menuju NZE," pungkasnya.
