Infografis
Suara.com - Pada Rabu (3/1/2024) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan penyerahan simbolis mobil listrik atau Electric Vehicle (EV) kepada para pejabat Eselon I dan II di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta.
Dikutip dari kantor berita Antara, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa ditinjau dari pagu fasilitas Standar Biaya Masukan (SBM) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) langkah pemberian mobil dinas EV ini adalah sebuah penghematan.
"Ini sebenarnya menghemat 60 persen," tukasnya tentang penyediaan kendaraan dinas tenaga listrik untuk seluruh pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian BUMN guna mendukung transisi energi.
Langkah pemilihan mobil dinas EV ini bertujuan mengakselerasi transisi energi. Penggunaan mobil listrik secara langsung memberikan penghematan yang signifikan dibandingkan dengan kendaraan konvensional.
Erick Thohir menambahkan, adopsi kendaraan listrik di masa mendatang tidak hanya untuk pejabat Eselon I dan II saja. Namun sebagai kendaraan operasional di seluruh perusahaan BUMN.
Kebijakan ini selaras Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Menurut Erick Thohir, kampanye penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan operasional tidak terlepas dari kebijakan besar Indonesia untuk memimpin di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT).
Salah satu program akselerasi EBT adalah diwujudkan lewat sistem kelistrikan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Di IKN, pemerintah membangun solar panel berkapasitas 50 MW dan akan dikembangkan menjadi 80 MW.
Baca Juga: Animo Pengguna EV Tahun Lalu Meningkat, PLN Tambah Stasiun Pengisian
Artinya, IKN akan jadi kota pertama di Indonesia yang sepenuhnya menggunakan listrik hijau. Kemudian, pemerintah beberapa waktu lalu juga telah meresmikan PLTS Terapung Cirata berkapasitas 192 MWp.
