Diskusi Regulasi Ekosistem Mobil Listrik, Kastaf Kepresidenan RI Sebutkan Langkah Konkret Indonesia Menuju EV

Suara.com - Indonesia mencanangkan Net Zero Emission atau NZE 2060. Dalam perjalanannya, beragam moda transportasi darat, termasuk passenger car seperti mobil pribadi beralih ke jenis Electric Vehicle (EV). Akan tetapi, produk-produk ini tidak bisa berdiri sendiri. Dibutuhkan sebuah ekosistem EV sehingga masyarakat atau pengguna mendapatkan dukungan dalam pemakaiannya.

Sebuah ekosistem EV di antaranya meliputi keberadaan produk EV sendiri, sistem Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), jaringan purna jual, lokasi pengisian kembali atau recharging yang menjadi sebuah kesatuan.

Kepala Staf Kepresidenan RI atau Kastaf Kepresidenan RI Ir. H Moeldoko baru-baru ini menyimak sebuah kota di Tiongkok, yang bisa dijadikan inspirasi bagaimana sebuah ekosistem EV berjalan atau dioperasikan.

Dikutip dari kantor berita Antara, pada pekan lalu Moeldoko berkunjung ke Liuzhou, Tiongkok dan diterima Zhang Zhuang, Wali Kota Liuzhou. Keduanya berdiskusi seputar regulasi yang diterapkan untuk mendukung sebuah ekosistem mobil listrik.

Baca Juga: Jelang Libur Nataru, Ini Daftar Pilihan Kado Seru Bagi Para Pencinta Otomotif

"Kolaborasi ini akan memperkaya pemahaman kami dalam mempersiapkan transformasi menuju mobilitas ramah lingkungan di Tanah Air," jelasnya seraya menyatakan telah menyampaikan harapannya.

Yaitu agar Indonesia bisa mengirimkan wakil-wakil pemerintah dan swasta untuk belajar langsung di Liuzhou dalam rangka persiapan ekosistem mobil listrik di Indonesia.

Wali Kota Liuzhou menyambut hangat permintaan ini, seraya menyatakan bahwa Kota Liuzhou juga membuka pintu bagi anak-anak muda Indonesia untuk datang, melihat, dan belajar langsung tentang perkembangan industri EV di kotanya.

Lebih detail disebutkan Pemerintah Kota Liuzhou menerapkan beberapa regulasi agar warganya merasa yakin beralih dari mobil berbahan bakar fosil ke mobil listrik atau EV.

Sebagai contoh soal ekosistem adalah SPKLU yang berada di Balai Kota Liuzhou. Terdapat sembilan stasiun pengisian cepat dan puluhan alat pengisian normal. Kastaf Kepresidenan RI datang langsung ke lokasi kawasan permukiman penduduk, di mana setiap titik area parkirnya sudah terpasang alat pengisian daya kendaraan listrik yang dikelola swasta.

Baca Juga: Kabar Seru Bagi Para Perempuan Penyuka Sport Otomotif, Formula E Lanjutkan FIA Girls on Track

"Pemberian fasilitas parkir gratis bagi mobil listrik ini menjadi motivasi bagi masyarakat untuk beralih ke mobil listrik. Selain itu, infrastruktur charging station yang berkembang menjamin ketersediaan fasilitas pengisian daya yang mudah diakses," jelas Moeldoko.

Dari kunjungan ini, ia menambahkan kehadiran di Liuzhou bukan sekadar kunjungan diplomatik, akan tetapi langkah konkret dalam mendukung transformasi positif menuju mobilitas berkelanjutan.

"Liuzhou menjadi inspirasi bagi kita dalam mewujudkan mobilitas ramah lingkungan, terutama dengan penggunaan mobil listrik," ungkapnya.

Ada pun kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kota Liuzhou berkaitan dengan EV adalah pemberian insentif pajak kepada pemilik kendaraan listrik berupa pembebasan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) dan pajak kendaraan bermotor (PKB) selama lima tahun.

Kemudian dilakukan pembangunan infrastruktur pendukung berupa charging station atau stasiun pengisian daya EV di lebih dari 2.000 lokasi dan tempat penukaran baterai lebih dari 1.000 tempat, yang semuanya tersedia pada 2023.

"Pada tahun ini jumlah kendaraan listrik di Liuzhou mencapai 1,5 juta unit, atau naik lebih dari 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya," jelas Wali Kota Zhang Zhuang kepada Moeldoko.

Kebijakan-kebijakan seperti inilah yang hendaknya bisa menjadi bagian dari inspirasi negeri kita, lewat kunjungan Kastaf Kepresidenan RI untuk menjadi bagian dari program menuju ekosistem EV di Indonesia.