Infografis
Suara.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan sebanyak 29 bengkel sepeda motor listrik atau electric vehicle (EV) tersedia untuk menekan polusi udara.
Budi, dalam siaran video yang diputar di pameran Inabuyer EV Expo 2023, di Jakarta, Rabu (29/11/2023) mengakui bahwa jumlah itu belum sesuai dengan target untuk menekan polusi udara di Tanah Air.
"Hingga September 2023, terdapat 66.000 unit sepeda motor listrik dan 29 bengkel tersedia di mana data tersebut tentunya masih jauh dari target," kata Budi.
Budi menuturkan pihaknya hingga kini masih terus berupaya implementasikan perumusan kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca dan polusi udara melalui program sepeda listrik tersebut.
Baca Juga: Spesifikasi dan Harga Motor Listrik Yamaha Neo's, Bisa Tempuh Jarak 72 Km
Terlebih, menurut dia lagi, saat ini Indonesia masih menjadi negara tujuan utama untuk investasi di sektor industri otomotif. Indonesia menduduki peringkat 11 dunia dalam memproduksi kendaraan bermotor pada 2022.
"Diharapkan kesempatan ini menjadi peluang untuk memaksimalkan investasi dan meningkatkan kontribusi perekonomian," ujarnya pula.
Maka dari itu, dia berharap komoditas sepeda listrik bisa terus bertumbuh di Indonesia dan menjadi motivasi bagi para pengguna transportasi.
Berdasarkan data registrasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sampai dengan September 2023, telah terdaftar sebanyak 66.978 unit sepeda motor listrik.
Sementara itu, seperti dilansir dari Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua atau Sisapira, sisa kuota subsidi motor listrik dari pemerintah per 29 November 2023 mencapai 185.058 unit dari 200.000 unit yang tersedia.
Baca Juga: Spesifikasi dan Harga Motor Listrik Uwinfly T3s Pro, serta Kekurangannya yang Jarang Diketahui
Dari jumlah itu, 6534 dalam proses pendaftaran, 4260 terverifikasi dan 4184 yang sudah disalurkan. Sisapira sendiri bisa dimanfaatkan konsumen untuk mengakses subsidi motor listrik dari pemerintah.
Pemerintah sejauh ini sudah membuat beberapa aturan untuk mempercepat perkembangan motor listrik di Indonesia.
Contohnya adalah Perpres 55 Tahun 2019 yang tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan beserta aturan turunan lainnya; Instruksi Presiden No. 7/2022 yang mewajibkan penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah; dan Permenperin No. 21/2023 yang memberikan subsidi Rp7 untuk pembelian motor listrik dengan syarat 1 NIK 1 unit.
