Infografis
Situasi itu akan terjadi, bila pemerintah tidak melakukan perubahan apapun. Dinas Perhubungan Kota Surakarta mengeluarkan salah satu rekomendasi sebagai respons dari kajian tersebut, yakni menjadikan perlintasan sebidang diubah menjadi tidak lagi sebidang.
Dinas itu mencatat pada saat itu di Solo terdapat tujuh perlintasan sebidang. Meski demikian, saat ini jumlah tersebut sudah berkurang seiring dengan pembangunan jalan layang di Purwosari dan Manahan.
Selain itu, dalam waktu dekat ini viaduk Gilingan juga akan dibenahi. Perkembangan yang terbaru, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan tengah membuat rel layang sebagai solusi untuk menghapus perlintasan sebidang di kawasan Joglo Solo.
Di sisi lain, pemerintah juga terus meningkatkan pelayanan angkutan umum. Dengan demikian, masyarakat yang selama ini lebih banyak naik kendaraan pribadi nantinya akan lebih tertarik untuk naik angkutan umum. Dampak positifnya adalah angka kemacetan lalu lintas dapat berkurang.
Bukan hanya di dalam kota, pengembangan kendaraan publik ini juga merambah hingga ke luar daerah. Jika di dalam kota ada Batik Solo Trans (BST), untuk angkutan antarkota ke depan akan ada TransJateng.
Mengingat untuk akses di Solo Raya saat ini belum ada transportasi publik yang bisa diandalkan, alhasil banyak pelaju dari luar daerah yang masih menggunakan mobil maupun sepeda motor pribadi. Oleh karena itu, aglomerasi diharapkan mampu menjadi solusi.
Menurut catatan Dinas Perhubungan Kota Surakarta, semua hal itu yang dilakukan di negara maju di manapun atau kuncinya adalah penyediaan transportasi publik yang memadai.
Mengenai kemacetan di Solo saat ini, tidak lepas dari pertumbuhan kendaraan pribadi. Selain itu, hadirnya kendaraan logistik yang secara dimensi memakan banyak ruang, juga menjadi penyebab kemacetan.
Kendaraan pribadi menjadi penyebab kemacetan karena Solo sekarang tidak ada jalan lingkarnya, yaitu yang dari arah timur dan selatan.
Baca Juga: Kebijakan ERP adalah Cara Menyeluruh Mengurai Kemacetan di DKI Jakarta
Meski demikian, rupanya misi Pemerintah Kota Surakarta untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat bwlum tidak berjalan mulus. Sebab beberapa kepala daerah tetangga yang akan dilintasi jalan lingkar merasa keberatan dengan rencana pembangunan infrastruktur itu.
