Infografis
Suara.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia selesai mengikuti rapat terbatas (ratas) mengenai pembangunan ekosistem kendaraan listrik yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Dikutip dari kantor berita Antara, ia menyampaikan optimisme pemerintah bisa mencapai target dalam membangun ekosistem baterai mobil listrik di Indonesia dengan produksi perdana pada awal 2024.
"Tadi kami sudah membuat beberapa formulasi bahwa pembangunan ekosistem baterai mobil terus berjalan dan direncanakan pada 2024 produksi sudah mulai berjalan, di awal semester pertama 2024 dari (pabrik) yang dibangun LG di Karawang," ungkap Bahlil Lahadalia di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (13/1/2023).
"Yang kedua ekosistem dari hulu ke hilir antara CATL dan LG juga tahun ini sudah mulai konstruksi," lanjut Menteri Investasi.
Baca Juga: Auto Expo 2023 New Delhi: eVX Concept Jadi Bukti Suzuki Bisa Kembangkan Mobil Listrik
![Petugas memberikan penjelasan kepada pengunjung di dalam mobil listrik pada Pameran Kendaraan Listrik Berbasis Baterai dalam rangkaian KTT G20 di Bali Collection, Nusa Dua, Bali, Sabtu (12/11/2022). [ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/M Risyal Hidayat/nym]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/11/13/10273-pameran-kendaraan-bermotor-listrik-berbasis-baterai-pkblbb-kendaraan-listrik.jpg)
Sebelumnya perusahaan asal China Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) mengajak PT Aneka Tambang (Antam) dan Indonesia Battery Corporation (IBC) berkolaborasi membangun pabrik baterai senilai 5,97 miliar dolar AMerika Serikat (AS) atau Rp 85,77 triliun di Maluku Utara.
CATL adalah produsen baterai mobil listrik terbesar di dunia dengan pangsa pasar 32,6 persen untuk baterai lithium-ion.
CATL bersama Antam dan IBC akan membangun proyek yang mencakup mulai dari penambangan nikel hingga bahan baterai, daur ulang, dan pabrik baterai mobil listrik dan motor listrik.
"Ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam melakukan penataan terhadap pembangunan produk yang berorientasi pada green energy dan green industry," lanjut Bahlil Lahadalia.
Lebih lanjut, pemerintah sedang mengatur formulasi mengenai kemudahan apa paling pantas dan kompetitif bagi invenstor agar dapat mendukung ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Sebutkan Ekosistem Kendaraan Listrik Diharap Berikan Masa Depan Cerah
"Jadi ke depan yang kami bangun adalah ekosistem pembangunan EV (electronic vehichle) dan motor itu rata-rata penciptaan lapangan pekerjaan karena hari ini kita tahu beberapa negara lain seperti Thailand banyak sekali memberikan sweetener yang merangsang untuk industrinya dibangun dalam negara mereka. Indonesia tidak boleh kalah," tukas Menteri Investasi.
"Apalagi Indonesia mempunyai pasar yang besar. Jangan sampai pasar kita memperoleh penetrasi produk-produk luar negeri. Kita harus jaga dan kita juga mampu melakukan penetrasi pasar ekspor," katanya.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) untuk Transportasi Jalan.
Pemerintah telah menetapkan peta jalan (roadmap) pengembangan industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Roadmap EV dan Perhitungan Tingkat Kandungan Lokal Dalam Negeri (TKDN).
Pemerintah menargetkan produksi BEV pada 2030 dapat mencapai 600 ribu unit untuk roda empat atau lebih. Serta 2,45 juta unit untuk roda dua sedangkan untuk pembelian kendaraan listrik untuk roda empat akan mencapai 132.983 unit dan untuk kendaraan listrik roda dua akan mencapai 398.530 unit.
Selain itu, dalam rangka mendorong industrialisasi BEV, pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal bagi konsumen BEV, seperti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) sebesar nol persen (PP No 74/2021), pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor (BBN-KB) sebesar 0 persen untuk KBLBB di Pemprov DKI Jakarta (Pergub No 3/2020).
