Infografis
Suara.com - PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kota Tanjungpinang telah menerapkan penggunaan sepeda motor listrik secara bertahap di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Yaitu mulai digunakan dalam rangka menunjang kegiatan operasional internal kantor, seperti membaca meteran listrik di rumah pelanggan.
Dikutip dari kantor berita Antara, peluncuran penggunaan motor listrik PLN dilakukan saat peresmian program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Kampung Mentigi, Kecamatan Tanjunuban, Kabupaten Bintan, Kepri, Minggu lalu.
Sejumlah pejabat yang hadir saat itu, mulai dari Direktur Penggunaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu, Legislator Komisi VII DPR RI Asman Abnur, GM Manager PT PLN UID Riau-Kepri Agung Murdifi hingga pejabat daerah ikut menjajal kemampuan motor listrik itu.
Manajer Bagian Niaga dan Pemasaran UP3 PLN Tanjungpinang Riska Fanizah menyebut untuk tahap pertama pada 2022, PLN di daerah perbatasan ini telah membeli 10 sepeda motor listrik yang akan disebar ke 10 Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN se-Kepri. Artinya, masing-masing ULP mendapatkan jatah satu unit motor listrik.
![Petugas PLN UP3 Tanjungpinang mengenalkan sepeda motor listrik kepada warga di Tanjunguban, Kabupaten Bintan, Kepri, Minggu (4/12) [ANTARA/Ogen].](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/12/05/74004-pln-up3-kepri-01-antara.jpg)
Kesepuluh ULP PLN dimaksud antara lain Belakang Padang di Kota Batam, Tanjungpinang Kota dan Bintan Center di Kota Tanjungpinang, Kijang, dan Tanjunguban di Kabupaten Bintan.
Kemudian, Tanjung Batu dan Tanjung Balai di Kabupaten Karimun, ULP Kabupaten Natuna, ULP Kabupaten Anambas, dan Dabo Singkep di Kabupaten Lingga.
Pada 2023, perusahaan milik negara itu berkomitmen akan kembali mengadakan program sepeda motor listrik bagi pegawai PLN. Sepeda motor listrik itu dibeli PLN dari salah satu pabrik kendaraan listrik di Jakarta. Harga per unitnya berkisar Rp 18 juta atau sudah termasuk seluruh biaya akomodasi pengiriman hingga sampai ke lokasi penerima, dalam hal ini PLN UP3 Tanjungpinang.
Masyarakat umum pun bisa melihat-lihat jenis motor listrik melalui market place dengan harga bervariasi, mulai Rp 15 juta hingga Rp 18 juta.
Saat ini memang baru PLN yang mengoperasikan motor listrik di wilayah Kepri, namun secara berjenjang diharapkan bisa diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas dengan harga yang terjangkau pula.
Baca Juga: Jadi Basis Pariwisata Indonesia, Bali Masuk Target Pengembangan Kendaraan Listrik Setelah Jakarta
Dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga mulai menjajaki rencana penggunaan kendaraan dinas dan operasional bertenaga listrik mulai 2023.
Pemprov Kepri baru-baru ini telah melakukan audiensi bersama sebuah perusahaan manufaktur dan infrastruktur pengisian listrik berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).
Perusahaan itu menjadi yang pertama mendirikan jaringan SPKLU dan SPBKLU sejak 2016 yang memiliki kapasitas produksi charger SPKLU dan SPBKLU di pabrik mereka yang berada Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat.
Perusahaan ini sudah memasok SPKLU dan SPBKLU untuk BUMN dan beberapa lokasi strategis di Jakarta hingga Bali, misalnya bekerja sama dengan PLN untuk menyediakan SPKLU untuk apartemen, pusat perbelanjaan, perkantoran (Jakarta-Bali), dan SPKLU di jalan tol (Bali Mandara).
Selain siap menjadi mitra Pemprov Kepri dalam penyediaan SPKLU di daerah itu, manajemen perusahaan terkait juga mendukung penuh rencana Gubernur Kepri Ansar Ahmad untuk mengganti seluruh becak motor (bentor) di Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang menjadi bentor bertenaga listrik.
Penggantian bentor berbahan bakar bensin menjadi bertenaga listrik itu pun menjadi salah satu persyaratan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mendukung revitalisasi Pulau Penyengat menjadi zero carbon.
Ke depan, pulau bersejarah itu diproyeksikan menjadi seperti Nusa Penida di Bali karena di sana juga didorong kendaraan wisatanya harus bertenaga listrik.
