Infografis
Suara.com - Persoalan anggaran pengadaan mobil listrik adalah kebijakan masing-masing pemerintah daerah untuk menentukan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan jika anggaran ini dihapus, maka bisa diprioritaskan untuk lainnya.
Dikutip dari kantor berita Antara, Gubernur Ganjar Pranowo melakukan kunjungan kerja di Kota Surakarta, Jawa Tengah, pada Rabu (9/11/2022).
Selain pernyataan tadi, Pak Gubernur menambahkan bahwa pembelian mobil listrik bisa disesuaikan kondisi anggaran suatu daerah.
![Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menjajal mobil listrik Dinas ESDM Provinsi Jateng [ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng].](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/08/25/47105-gubernur-jateng-ganjar-pranowo-antara-humas-pemprov-jateng.jpg)
"Tergantung kondisinya, kalau memang anggaran untuk kendaraan mobil listrik ada ya disiapkan," paparnya.
Baca Juga: Di Surabaya PLN NP Gelar Seremoni Melepas Rombongan Touring Mobil Listrik KTT G20 Bali
Ia tidak mempermasalahkan Wali Kota Surakarta dan Salatiga yang tidak menganggarkan pengadaan mobil listrik untuk kendaraan dinas kepala daerah masing-masing pada tahun depan.
"Ya kalau masih ada prioritas lain, ya tidak apa-apa," ungkap ganjar Pranowo.
Dan disebutkannya pula bahwa ia mendukung penggunaan mobil listrik untuk operasional kendaraan dinas kepala daerah serta jajarannya.
"Tentu saja bisa dilakukan jika anggarannya tersedia. Kalau ada saya, saya setuju," lanjut Ganjar Pranowo.
Saat ini di Provinsi Jateng tercatat baru Pemkot Surakarta dan Pemkot Salatiga yang memutuskan tidak membeli mobil listrik untuk tahun depan dengan sejumlah pertimbangan tertentu.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memutuskan tidak menganggarkan pembelian kendaraan dinas berupa mobil listrik dan memprioritaskan untuk membangun infrastruktur seperti fasilitas umum berupa pasar.
Dengan alasan yang hampir sama, Pemkot Salatiga juga belum berencana membeli mobil listrik sebagai operasional mobil dinas karena belum ada anggaran yang mencukupi.
