Usai Kenaikan BBM, DPR Pastikan BLT Tepat Sasaran

Kamis, 27 Oktober 2022 | 19:21 WIB
Usai Kenaikan BBM, DPR Pastikan BLT Tepat Sasaran
Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (27/9/2022). [Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kenaikan harga BBM berdampak kepada berbagai kalangan masyarakat. DPR RI pun memastikan bahwa masyarakat kecil yang terdampak mendapat jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Sebagaimana diketahui, kenaikan BBM memberikan multiplier effect (efek berganda) kepada kondisi perekonomian nasional. Hal ini pun menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat Indonesia.

Pemerintah pun menanggulangi dampak ini dengan menyalurkan BLT BBM.
Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan, sejauh ini BLT telah disalurkan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) per September dan Oktober 2022.

Wali Kota Eri Cahyadi menyerahan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) kepada para pengemudi angkota di Balai Kota Surabaya, Senin (24/10/2022) (ANTARA/HO-Diskominfo Surabaya)
Wali Kota Eri Cahyadi menyerahan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) kepada para pengemudi angkota di Balai Kota Surabaya, Senin (24/10/2022). Sebagai gambaran pembagian BLT  (ANTARA/HO-Diskominfo Surabaya)

Total nilai dana BLT yang disalurkan mencapai Rp 6,2 triliun dengan masing-masing warga menerima Rp 300.000. Sedangkan untuk pencairan BLT pada November, masyarakat diimbau untuk segera mendaftar.

Baca Juga: Pameran IIMS 2023 Akan Kembali Menyapa Pencinta Otomotif pada Awal Tahun

DPR pun mengungkapkan sikapnya terkait dampak kenaikan harga BBM ini. Ketua DPR RI Puan Maharani pun mendukung keputusan kenaikan BBM ini karena anggaran subsidi akan dialihkan dalam bentuk bantuan sosial berupa BLT. Dia memastikan agar BLT ini bisa efektif dan tepat sasaran.

"DPR RI mendukung pemerintah untuk mengalihkan anggaran subsidi BBM dalam bentuk bantuan sosial bagi masyarakat agar dapat diterima secara efektif dan tepat sasaran," kata Puan Maharani.

Sementara itu Pengamat Kebijakan Publik Davis Roganda, mengatakan bahwa subsidi BBM akan terus membuat APBN semakin membengkak.

Oleh karena itu, pemerintah harus membuat pilihan yang cukup berat di masa pandemi.

"Subsidi terus yang akan membengkakkan anggaran soal APBN jadi persoalan ekonomi Indonesia juga sudah cukup berat di masa pandemi kemarin. Jadi ini memang pilihan berat bagi pemerintah tapi akhirnya diputuskan untuk mengupayakan pemulihan ekonomi negara," ujar Davis Roganda.

Baca Juga: Pengamat Otomotif: Penyebab Kendaraan Boros BBM Bukan Terkait Jenis Namun Faktor Ini

Ia juga menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM ini juga pasti berdampak kepada kondisi ekonomi masyarakat kecil. Khususnya dalam hal daya beli.

"Memang masalah kenaikan BBM ini tentu yang paling berdampak itu adalah ekonomi masyarakat kecil karena secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap daya beli," ungkapnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI