Infografis
Suara.com - Wakil Kepala Polda Sulawesi Barat Brigadir Jenderal Polisi Umar Faroq menyatakan Polda Sulbar menyiapkan sarana operasional pengamanan Pemilu Serentak 2024 yang terdiri dari kendaraan taktis lapis baja, kapal hingga kendaraan roda dua.
Dikutip dari kantor berita Antara, hal ini disampaikan saat apel gelar pasukan Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dalam rangka memperkuat persiapan pelaksanaan pengamanan menjelang Pemilihan Umum 2024. Berlangsung pagi tadi, Senin (24/10/2022).
Adapun perincian kendaraan tadi terdiri dari 1.693 unit kendaraan roda dua, 259 unit kendaraan roda empat, 53 unit kendaraan roda enam, termasuk kendaraan taktis lapis baja, dan 12 unit kapal.
"Untuk kendaraan dinas Kepolisian di jajaran Polda Sulbar semuanya dalam kondisi," kata Brigadir Jenderal Polisi Umar Faroq.
Ia kembali menegaskan Polda Sulbar siap mengamankan seluruh tahapan Pemilu 2024 untuk memastikan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu berlangsung tertib, aman dan lancar.
Polda Sulbar juga mengimbau masyarakat agar ikut serta dalam menjaga kamtibmas tetap kondusif, mulai dari persiapan hingga usainya pelaksanaan Pemilu 2024.
Dalam Apel Kesiapan Personel dan Perlengkapan Pengamanan Pemilu 2024 di Mamuju itu Brigadir Jenderal Polisi Umar Faroq menyatakan kegiatan ini untuk memastikan kesiapan dalam mengantisipasi dengan cepat dan tepat setiap gejolak yang akan timbul pada agenda pesta demokrasi lima tahunan itu.
"Apel ini untuk memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana lainnya sehingga ke depannya kita bisa mengantisipasi dengan cepat dan tepat setiap gejolak masalah yang akan timbul," tandasnya.
Selain itu, Polda Sulbar juga memulai pelatihan Sistem Pengamanan Kota (Sispamkot) dan membangun koordinasi serta kerja sama dengan semua pihak untuk memastikan pelaksanaan pemilu, mulai dari tahapan awal hingga pelantikan calon terpilih nanti, berjalan dengan baik, aman dan tertib.
"Polda Sulbar juga akan memberikan pengamanan ketat terhadap objek-objek vital, khususnya instansi yang menjadi penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)," pungkasnya.
