Korlantas Usulkan Hapus Biaya Ganti Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Kamis, 14 Juli 2022 | 17:12 WIB
Korlantas Usulkan Hapus Biaya Ganti Kepemilikan Kendaraan Bermotor
Ilustrasi STNK atau Surat Tanda Nomor Kendaraan [Wuling].
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, pihaknya mengusulkan proses penghapusan pembiayaan ganti kepemilikan kendaraan bermotor (BBN II atau BBN ke-2). Menurutnya, strategi ini dapat menertibkan data pemilik kendaraan ke Kepolisian.

Hal itu disampaikan Brigjen Pol Yusri Yunus dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) PT Jasa Raharja Tahun 2022 di Double Tree By Hilton Hotel, Cikini, Jakarta.

"Ada beberapa strategi yang sudah kami rancang bersama, salah satunya bagaimana bisa mengusulkan penghapusan biaya ganti kepemilikan kendaraan bermotor (BBN 2)," kata Brigjen Pol Yusri Yunus, dikutip dari NTMC Polri.

Polisi Lalu Lintas menunjukkan kamera Electric Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile yang terpasang di badan saat peluncuran di Polda Metro Jaya, Sabtu (20/3/2021). Polda Metro Jaya meluncurkan 30 perangkat kamera ETLE Mobile yang terpasang di badan petugas (body cam), helm (helmet cam), dan dashboard mobil (dash cam) [ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp].
Polisi Lalu Lintas menunjukkan kamera Electric Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile yang terpasang di badan saat peluncuran di Polda Metro Jaya, Sabtu (20/3/2021) [ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp].

Lebih lanjut ia menyampaikan, strategi ini selaras dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kapolri. Sehingga penegakan hukum di jalan dapat mengeluarkan inovasi melalui ETLE.

Baca Juga: Hyundai Perkenalkan IONIQ 6, Siap Adang Dominasi Tesla

"Bapak Kapolri mengeluarkan kebijakan, bagaimana kami Polisi Lalu Lintas tidak ada konteks dengan masyarakat pada saat melakukan penegakan hukum di jalan. Sehingga mengeluarkan satu inovasi tentang ETLE," ucap Brigjen Pol Yusri Yunus.

Sementara itu, Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan Achmad Purwantono menuturkan Task Force adalah kelompok kerja mengenai kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak agar dapat dieksekusi secara cepat.

Rivan Achmad berharap dukungan kepada semua pihak untuk turut berkontribusi.

"Pedoman kami menentukan Task Force agar dapat dieksekusi secara langsung, tentu ini menjadi penting untuk kita semua," tandasnya.

Baca Juga: Bedah Desain Hyundai IONIQ 6: Beda dari IONIQ 5, Andalkan Material Ramah Lingkungan

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI