Infografis
Suara.com - Pelaku industri mengharapkan pemerintah untuk memberikan perpanjangan waktu penerapan kebijakan bebas truk muatan dan dimensi lebih atau Zero Over Dimension Over Loading atau Zero ODOL dari rencana diberlakukan pada Januari 2023 menjadi 2025.
Ketua Umum Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) Yustinus Gunawan mengatakan akibat pandemi industri paling tidak membutuhkan waktu dua tahun untuk bisa keluar dari krisis.
"Sehingga sangat tepat bila pemberlakuan Zero ODOL diberikan injury time atau perpanjangan waktu dua tahun menjadi 1 Januari 2025,” katanya di Jakarta, Selasa (8/3/2022).
Sejak disepakati oleh tiga menteri (Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Menteri Perindustrian) pada awal Februari 2022 tentang relaksasi Zero ODOL yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2023, tambahnya, maka para industri kaca mulai melakukan peremajaan truk tua, namun percepatan peremajaan truk tersebut terhenti karena pandemi.
Secara operasional, menurut dia, kinerja industri kaca membaik pada akhir kuartal I/2021, termasuk operasional angkutan, namun secara finansial masih belum pulih karena harus menutup kerugian sebelumnya sehingga peremajaan truk tersebut terhenti.
Dengan perpanjangan waktu tersebut, kata Yustinus, memungkinkan pelaku industri dan pengusaha angkutan mempunyai kemampuan finansial yang cukup untuk peremajaan truk.
"Memang alternatif moda angkutan kereta api sudah dicoba, namun mandek tidak mencapai 1 persen dari total angkutan karena tidak efisien," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Yustinus berharap permintaan perpanjangan waktu dua tahun tersebut dikabulkan pemerintah, sebab jika tetap dilaksanakan di 1 Januari 2023, beban pelaku industri dipastikan kian berat. "Apalagi perkembangan dunia yang semakin tidak pasti seperti saat ini,” katanya.
Pemberlakuan Zero ODOL pada 1 Januari 2023, kata dia, pasti akan menaikkan biaya logistik yang berujung pada menurunnya daya saing produk serta menaikkan harga jual sehingga daya beli masyarakat menurun lagi.
Baca Juga: Kemenhub Akan Susun Formula Perhitungan Tarif Kendaraan Angkutan Barang
“Bila daya beli masyarakat menurun, maka ekonomi kita yang sekitar 60 persen bergantung pada belanja dalam negeri juga akan menurun. Ujung-ujungnya, pemulihan ekonomi dalam dua tahun terakhir ini akan sia-sia,” katanya.
