Suara.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan World Superbike (WSBK) pada rabu (29/12/2021) untuk membahas kekurangan dari penyelenggaraan.
Dikutip dari kantor berita Antara, tujuannya agar berbagai kelemahan yang ditemukan selama berlangsungnya ajang ini bisa disempurnakan dalam gelaran MotoGP Maret 2022.
"Tugas kita bersama tidak hanya selesai hingga IATC dan WSBK, namun gelaran MotoGP menjadi momen strategis sekaligus menjadi tuntutan kita untuk lebih bekerja ekstra agar pelaksanaan berjalan sukses dan bisa menutupi kelemahan-kelemahan yang ditemukan selama pelaksanaan WSBK dan IATC," jelas Sekda NTB HL Gita Ariadi di Mataram.
Disebutkannya bahwa IATC dan WSBK masih memiliki banyak kelemahan baik dari sisi perhubungan, kesehatan, kepariwisataan, penataan UMKM, iinfrastruktur, keamanan serta beberapa hal lainnya.
Baca Juga: Kemacetan Rantai Pasokan Berkurang, Produk Industri Otomotif Jepang Melonjak Bulan Lalu
"Kami tidak menginginkan stamina habis sampai penyelenggaraan WSBK, menghadapi MotoGP harus mempersiapkan stamina baru lagi menuju kesuksesan event yang lebih besar lagi. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini telah membuktikan bahwa kami masih miliki tenaga dan obsesi untuk menyukseskan event dunia yang mempertaruhkan citra daerah, bangsa dan negara di mata dunia," tandas Sekda NTB.
"Kata kunci untuk semua kesuksesan itu ada pada totalitas kebersamaan yang dilakukan yang harus tetap dijaga dengan sebaik-baiknya," lanjutnya.
MeskiIATC dan WSBK masih menyisakan kelemahan-kelemahan di berbagai lini, Sekda NTB menjelaskan kedua ajang itu mendapat atensi dari pemerintah pusat.
Bahkan seminggu usai pelaksanaan, Gubernur NTB Zulkieflimansyah bersama Panglima TNI, Kapolri dan sejumlah Menteri terkait menyelenggarakan rapat terbatas (ratas) di Istana Pesiden dipimpin Presiden Joko Widodo. Tujuannya membahas dan memantapkan persiapan MotoGP Maret 2022.
"Setelah itu pula sejumlah Menteri diperintahkan turun kembali ke Sirkuit Mandalika untuk untuk memotret berbagai ketersediaan pendukung sesuai dengan bidang tugas masing-masing kementerian dan lembaga untuk dilakukan pembenahan sebaik mungkin sebelum tibanya pelaksanaan MotoGP 2022 mendatang," jelas HL Gita Hariadi.
Baca Juga: China Tak Lagi Butuh Produsen Mobil Asing untuk Industri Otomotif
"Ini artinya kita tak bekerja sendiri. Pemerintah pusat menaruh perhatian khusus akan pelaksanaan berbagai perhelatan internasional yang akan diselenggarakan di NTB termasuk MotoGP. Untuk itu kepada seluruh OPD diminta untuk tidak segan-segan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian atau lembaga terkait," pungkasnya.