Perlu Sinergitas Lembaga dalam Membangun Ekosistem Kendaraan Listrik

Suara.com - Dari diskusi bertema "Mengakses Ekosistem Kendaraan Listrik" pada Jumat (3/12/2021) tercermin perlunya sinergi dalam membangun ekosistem kendaraan tanpa asap polusi.

Dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, PLN, dan Grab dipaparkan pentingnya insentif yang bisa mendorong masa peralihan pengguna dari produk konvensional ke kendaraan listrik.

Seperti kebutuhan daya listrik untuk pengisian kembali, atau kebijakan mobil listrik bebas menggunakan ruas jalan tol tanpa dikenai biaya. Seperti yang dilakukan di berbagai negara.

Dikutip dari kantor berita Antara, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Sony Sulaksono mengatakan pemerintah mendukung penuh ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Menurutnya, pemerintah akan mengeluarkan aturan baru untuk mengganti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

"Dengan ada kebijakan peta jalan industri KBLBB dan relaksasi penghitungan TKDN diharapkan dapat mendukung akselerasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia," jelas Sony Sulaksono.

Sedangkan Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Kementerian Keuangan Oza Olavia menyatakan pemerintah akan mengkaji usulan itu. Menurutnya, Kementerian Keuangan terbuka terhadap masukan untuk mendorong peralihan penggunaan mobil yang lebih ramah lingkungan.

"Pasti kami di Kementerian Keuangan selalu akan melihat segala macam kondisi," tuturnya.

Baca Juga: Diskusi "Mengakses Ekosistem Kendaraan Listrik": Insentif Mendorong Pertumbuhannya

Oza Olavia menjelaskan bahwa pemerintah akan mengelola APBN dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Namun, ruang fiskal yang terbatas dan kebutuhan pembiayaan yang besar juga akan memengaruhi setiap kebijakan yang diberikan untuk mobil listrik.