Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Sabtu (4/12/2021) memberikan bantuan mobile Laboratorium Polymerase Chain Reaction Test (PCR) COVID-19 kepada Pemerintah Provinsi Riau.
Dikutip dari kantor berita Antara, bantuan ini berupa kebijakan pinjam pakai, guna mendukung penanganan kasus pandemi di provinsi itu.
"Alhamdulillah, hari ini mobile Lab PCR sudah tiba di Pekanbaru, kami dan tim kesehatan telah meninjau mobil yang telah sampai di sini dan sekaligus diberikan petunjuk agar mudah mengoperasikannya," jelas Gubernur Riau Syamsuar di Pekanbaru pada hari penyerahan, Sabtu.
Gubernur Riau menyampaikan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri dan mengharapkan mobil Lab PCR dimanfaatkan secara optimal hingga daerah-daerah. Utamanya tempat keluar masuk atau perlintasan warganya dan pendatang, seperti Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Mengkapan Siak, dan bandara.
Baca Juga: Kona Electric Jadi Mobil Listrik Hyundai Paling Laris di GIIAS 2021
Selain itu, katanya, mobil Lab PCR dapat ditempatkan di daerah-daerah yang kasus positif COVID-19 tinggi.
"Saat ini hanya ada lima daerah yang memiliki Lab PCR, mobil PCR ini bisa kami arahkan ke daerah-daerah yang belum memiliki Lab PCR. Sehingga nanti bisa dengan cepat mengetahui sejauh mana penularan COVID-19 di daerah tersebut," jelas Gubernur Riau.
Berbasis kendaraan komersial atau commercial vehicle mini jenis truk, ia menjelaskan mobil Lab PCR ini masih dalam status pinjam pakai.
Proses administrasinya masih menunggu persetujuan hibah dari Kementerian Keuangan. Namun demikian, mobil ini sudah bisa dioperasikan sehingga bermanfaat bagi masyarakat Riau.
Gubernur Riau juga meminta masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan, apalagi saat ini varian baru, Omicron, sudah sampai Malaysia dan Singapura.
Baca Juga: BMW MINI Pavilion Raih Penghargaan Favorite Booth Premium Cars GIIAS 2021
Saat ini, katanya, stok vaksin di Riau sekitar 600 ribu dosis telah diberikan Kementerian Kesehatan.
Ia juga mengingatkan terutama kepala SMP, MTs, dan pondok pesantren untuk mendorong anak-anak yang sudah wajib vaksinasi agar didaftarkan mengikuti vaksinasi dengan menggunakan kartu keluarga.
Ia menyebut banyak vaksinasi di sekolah atau untuk anak-anak sekolah, tetapi pihak sekolah tidak membekali siswa dengan informasi tentang pentingnya mereka membawa kartu keluarga guna mengikuti program itu, karena anak-anak belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP).