Infografis
Suara.com - Pemerintah serius mewujudkan komitmen Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Untuk itu, pemerintah tengah menyusun peta jalan (roadmap) demi menghadapi berbagai tantangan serta risiko perubahan iklim di masa mendatang.
"Transformasi menuju net zero emission menjadi komitmen bersama kita paling lambat 2060," jelas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam diskusi bertajuk Road to COP26: Tekad Generasi Muda Indonesia Mencegah Perubahan Iklim & Mendukung Energi Bersih, dikutip dari laman Kementerian ESDM.
![Presiden Joko Widodo (kanan) menyimak penjelasan proses pembuatan baterai sel saat meresmikan peletakan batu pertama pembangunan pabrik baterai mobil listrik di Karawang, Jawa Barat, Rabu (15/9/2021). [Antara/Biro Pers Media Setpres/Laily Rachev]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/09/17/75483-pabrik-baterai-mobil-listrik-pln.jpg)
Dalam mencapai target nol emisi, pemerintah tengah menerapkan lima prinsip utama, yaitu:
- Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT)
- Pengurangan energi fosil
- Kendaraan listrik di sektor transportasi
- Peningkatan pemanfaatan listrik untuk rumah tangga dan industri
- Pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS).
"Kami telah menyiapkan peta jalan transisi menuju energi netral mulai 2021 sampai 2060 dengan beberapa startegi kunci," jelas Arifin.
Baca Juga: Undang Industri Baterai Mobil Listrik ke Indonesia, Meninves Kunjungi Volkswagen
Arifin pun menguraikan tahapan pemerintah menuju pencapaian target nol emisi. Di tahun 2021, pemerintah akan mengeluarkan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden terkait EBT dan retirement coal.
"Tidak ada tambahan PLTU baru kecuali yang sudah berkontrak maupun sudah dalam tahap konstruksi," urainya.
Arifin menyebutkan, pada 2022 akan ada Undang-Undang EBT dan penggunaan kompor listrik untuk 2 juta rumah tangga per tahun. Selanjutnya, pembangunan interkoneksi, jaringan listrik pintar (smart grid) dan smart meter akan hadir di 2024 dan bauran EBT mencapai 23 persen yang didominasi PLTS di 2025.
Di 2027, pemerintah akan memberhentikan stop impor LNG dan 42 persen EBT didominasi dari PLTS di 2030 dimana jaringan gas menyentuh 10 juta rumah tangga, kendaraan listrik sebanyak 2 juta (mobil) dan 13 juta (motor), penyaluran BBG 300 ribu, pemanfaatan Dymethil Ether dengan penggunaan listrik sebesar 1.548 kWh/kapita.
Semua PLTU tahap pertama subcritical akan mengalami pensiun dini di 2031 dan sudah adanya interkoneksi antar pulau mulai COD di 2035 dengan konsumsi listrik sebesar 2.085 kWh/kapita dan bauran EBT mencapai 57% dengan didominasi PLTS, Hydro dan Panas Bumi.
Baca Juga: Renault Twingo Urban Night Limited Edition, Hadir dalam Versi Mobil Listrik dan ICE
Di 2040, bauran EBT sudah mencapai 71% dan tidak ada PLT Diesel yang beroperasi, Lampu LED 70%, tidak ada penjualan motor konvensional, dan konsumsi listrik mencapai 2.847 kWh/kapita.
Lima tahun berikutnya, pemerintah mewacanakan akan ada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama mulai COD.
"Kami juga mempertimbangkan penggunaan energi nuklir yang direncanakan dimulai tahun 2045 dengan kapasitas 35 GW sampai dengan 2060," harap Arifin.
Selanjutnya, bauran EBT diharapkan sudah mencapai 87 persen di 2050 dibarengi dengan tidak melakukan penjualan mobil konvensional dan konsumsi listrik 4.299 kWh/kapita.
Terakhir, pada 2060 bauran EBT telah mencapai 100 persen yang didominasi PLTS dan Hydro serta dibarengi dengan penyaluran jaringan gas sebanyak 23 juta sambungan rumah tangga, kompor listrik 52 juta rumah tangga, penggunaan kendaraan listrik, dan konsumsi listrik menyentuh angka 5.308 kWh/kapita.
