Infografis
Suara.com - Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa penerapan kebijakan ganjil genap di kawasan wisata dilakukan demi mencegah terjadinya kepadatan, sekaligus menekan penyebaran COVID-19.
Dikutip dari kantor berita Antara, penjelasan Menteri Perhubungan atau Menhub ini disampaikan saat meninjau penerapan kebijakan ganjil genap bersama Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono di Simpang Gadog, Puncak, Jawa Barat, akhir pekan lalu.
Turut hadir mendampingi adalah Kepala BPTJ Polana B. Pramesti, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi, Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan dan Kapolda Jabar Brigjen Pol Eddy Sumitro.
![Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) saat meninjau penerapan kebijakan ganjil-genap di kawasan Puncak, Bogor, pada Sabtu (18/9) [Kementerian Perhubungan via ANTARA]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/09/20/18325-menhub-budi-karya-sumadi-tinjau-gage.jpg)
"Sesuai dengan terbitnya Inmendagri Nomor 42 Tahun 2021 di poin 5 bahwa untuk daerah PPKM level 3, kawasan wisata sudah dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat dan pembatasan, serta harus ada pemberlakuan ganjil genap di jalan-jalan menuju kawasan wisata mulai Jumat pukul 12.00 sampai dengan Minggu pukul 18.00," jelas Menhub Budi Karya Sumadi dalam pernyataannya, Sabtu (18/9/2021).
Baca Juga: Tesla Dinilai Mampu Bertahan Dalam Krisis Chip Global dan Pimpin Perubahan
Menteri Perhubungan akan segera menerbitkan Peraturan Menhub terkait kebijakan ganjil genap di kawasan wisata, tidak hanya di Puncak, namun kawasan wisata lainnya di Indonesia selama penerapan PPKM.
Menurutnya, kemacetan yang terjadi di kawasan Puncak telah menjadi masalah yang mengemuka dalam tiga pekan terakhir. Hal ini disebabkan karena Puncak salah satu daerah yang menjadi favorit masyarakat di sekitar Jabodetabek untuk menghabiskan waktu berlibur.
"Saya sampaikan kepada Pak Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, supaya Puncak itu tidak hanya berita macet saja. Namun bagaimana caranya bisa jadi tidak macet lagi. Kami mohon kepada Polri untuk mengawal apa yang menjadi kebijakan dari Inmendagri maupun Peraturan dari Kemenhub. Dan saya minta Pemda juga koperatif menindaklanjuti kebijakan ini," tandas Budi Karya Sumadi.
Menteri Perhubungan juga menambahkan kondisi penanganan COVID-19 di Indonesia perlu dijaga, jangan sampai euforia penurunan angka kasus positif membuat lengah.
"Presiden berulang-ulang mengatakan, jangan senang dulu terhadap hasil baik yang sudah kita capai. Kita harus menyiapkan diri masuk ke masa endemi. Endemi adalah konsep berdampingan dengan COVID-19 namun menjaga prokes dan tetap produktif," jelas Menteri Perhubungan.
Baca Juga: Hyundai Kembangkan Robot Penjaga Keamanan Pabrik, Bisa Menyamar Bak Komponen
Kemudian, disampaikan pula kepada Korlantas, Pemda, Ditjen Perhubungan Darat dan BPTJ untuk berkoordinasi dalam menjalankan kebijakan ganjil genap secara baik.
Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono mengatakan sinergitas dari semua pihak menjadi hal yang sangat penting untuk memperlancar implementasi kebijakan ganjil genap ini.
"Sinergitas Polri dan stakeholder terkait sangat dibutuhkan dan ini sudah di manage dengan baik oleh Polda dan Polres di sini. Kita terus lakukan evaluasi dan hingga saat ini sudah sangat bagus dan efektif," jelas Irjen Pol Istiono.
Daftar delapan lokasi penyekatan dan pos pemeriksaan ganjil genap yang diterapkan di jalur Puncak Bogor:
- Pos Simpang Gadog
- Pos penutupan arus Cibanon
- Pos Check Point Gerbang Tol Ciawi
- Pos Penutupan Arus Bendungan
- Pos Check Point Rainbow Hills
- Pos Check Point Pasir Angin
- Jalur Babakan Madang, yaitu Belanova
- Check Point pintu gerbang Sirkuit Sentul.
