Infografis
Suara.com - Pemerintah terus mendorong industri otomotif agar beralih ke kendaraan ramah lingkungan melalui produksi kendaraan listrik. Namun sayangnya, saat carmaker mulai mendatangkan andalan mereka yang berbahan bakar non-minyak bumi, pengisian daya yang belum memadai.
Menanggapi hal ini Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Taufiek Bawazier menjelaskan bahwa charging listrik memang seperti ayam dan telur, jadi mana yang terlebih dahulu.
Kalau charging dibuat terlebih dahulu namun mobilnya belum tersedia, orang pasti ragu. Mobilnya sudah ada, namun chargingnya tidak lengkap calon konsumen juga akan ragu.
"Jadi harus pararel, Kementerian ESDM sekarang juga mendapat penugasan. Karena tugasnya banyak, Perpres 55 tahun 2019 memberikan penugasan ke semua Kementerian dan lembaga, termasuk PLN. ESDM diminta membangun stasiun pengisian listrik di beberapa titik, kemudian PLN juga mmeberikan potongan harga dan sebagainya," ujar Taufiek Bawazier dalam sesi webinar bersama awak media, baru-baru ini.
Baca Juga: Ini Usulan Kemenperin agar Masyarakat Mudah Beli Mobil Baru Saat Pandemi
![Hyundai Kona elektrik yang beredar di Indonesia [Pt Hyundai Motors Indonesia].](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/11/07/75921-hyundai-kona-2.jpg)
Sementara dari sisi Kementerian Perindustrian, sambungnya, membuat regulasi yang sudah dikonsepkan sampai 2030 dan sudah diselesaikan termasuk insentif untuk PNBM nol persen apabila dibangun di Indonesia.
Sedangkan kalau ada investasi masuk, Pemerintah akan memberikan waktu satu tahun relaksasi uji coba market.
"Kita sudah siapkan, tapi tentunya kembali ke daya beli masyarakat. Karena harga mobil listrk ini relatif lebih mahal dibandingkan mobil bensin. Tetapi pasarlah nanti yang menentukan," tutup Taufiek Bawazier.
