Hyundai Mengiyakan Ada Pemesanan Mobil Listrik dari Pemprov Jabar

Selasa, 10 November 2020 | 18:30 WIB
Hyundai Mengiyakan Ada Pemesanan Mobil Listrik dari Pemprov Jabar
Hyundai IONIQ electric yang baru saja meluncur di Tanah Air (6/11/2020) [PT Hyundai Motors Indonesia].
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) mengiyakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Pemprov Jabar telah melakukan pemesanan mobil listrik atau Electric Vehicle (EV) ke pihaknya. Kabar ini menyusul usai Pemprov Jabar menyusun anggaran kendaraan dinas untuk tahun depan yang mengandalkan mobil listrik.

Nantinya, Pemerintah Pemprov Jawa Barat yang dipimpin Ridwan Kamil akan menggunakan kendaraan listrik produksi Hyundai sebagai kendaraan dinas.

"Yang pasti Pemprov Jawa Barat atau Bapak Ridwan Kamil sudah mengatakan bahwa mobil dinas yang akan dipakai di Jabar pada 2021 mayoritas berbasis listrik," jelas Erwin Djajadiputra, Sales Director PT HMID melalui virtual conference, baru-baru ini.

"Untuk jumlahnya berapa, kami belum bisa mengatakan berapa. Dan pastinya bukan hanya fleet customer namun buat kawula muda juga," imbuhnya.

Gubernur Ridwan Kamil menjajal Hyundai IONIQ [Instagram ridwankamil].
Gubernur Ridwan Kamil menjajal Hyundai IONIQ [Instagram ridwankamil].

Sebelumnya Pemprov Jabar mengumumkan telah mengalokasikan anggaran untuk kendaraan dinas listrik mulai 2021. Rencana ini adalah salah satu upaya penghematan anggaran dan bentuk dukungan konversi kendaraan dinas dari berbasis BBM menjadi energi listrik.

"Pemprov Jabar sedang menyusun kebijakan karena sekarang produksinya sudah massal, maka mulai tahun depan di anggaran-anggaran pembelian mobil dinas itu wajib mobil listrik dan motor listrik," jelas Gubernur Jabar Ridwan Kamil atau diakrrabi sebagai Kang Emil di Gedung Sate Bandung.

Jika rencana ini berhasil direalisasikan pada 2021, maka Pemprov Jabar akan menjadi provinsi pertama yang mengimplementasikan kendaraan dinas listrik di lingkungan pemerintahan daerah.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI