Jawa Barat Pilih Kendaraan Dinas Mobil Listrik, Pilihannya Adalah ...

Suara.com - Sebagai salah satu upaya penghematan anggaran dan bentuk dukungan konversi kendaraan dinas konvensional menjadi lebih ramah lingkungan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) telah mengalokasikan anggaran mobil listrik untuk 2021.

"Pemprov Jabar sedang menyusun kebijakan karena sekarang produksinya sudah massal, maka mulai tahun depan di anggaran-anggaran pembelian mobil dinas itu wajib mobil listrik dan motor listrik," papar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil seusai menghadiri Peringatan Hari Listrik Nasional tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, di Gedung Sate Bandung, Senin (2/11/2020), sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara.

Jika rencana ini berhasil direalisasikan pada 2021, maka Pemprov Jabar akan menjadi provinsi pertama yang mewajibkan kebijakan kendaraan dinas listrik di lingkungan pemerintahan daerah.

"Minimal kendaraan dinas dari gubernur sampai level bawah dari bentuk mobil sampai motor adalah motor listrik yang tersedia di pasaran," ujar Pak Gubernur Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil.

Lantas mobil listrik merek apakah yang bakal masuk sebagai bahan rekomendasi dinas Pemprov Jabar?

Kang Emil atau Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyebutkan brand Korea Selatan, Hyundai.

Menurutnya, dengan harga produk berkisar Rp600 juta hingga Rp700 juta, mobil listrik Hyundai cocok digunakan untuk kendaraan dinas. Lagi pula telah pabriknya telah hadir di Jawa Barat.

Ridwan Kamil menambahkan, dengan menggunakan mobil dan motor listrik, biaya bahan bakar mampu ditekan hingga tersisa seperlima dari kebutuhan biasanya, dan untuk jarak tempuh sejauh 350 km, mobil listrik hanya perlu biaya Rp50 ribu.

Kampanye penggunaan mobil listrik ini juga disebutkan Kang Emil sebagai upaya penyelamatan lingkungan. Termasuk antisipasi kebencanaan di provinsi itu.

"Sebagian besar bencana disebabkan kerusakan lingkungan. Kita kampanyekan sebagai konversi energi karena semakin tingginya kebencanaan itu, seperti La Nina, kebakaran hutan, itu akibat emisi gas buang yang selalu berlebih," pungkas Ridwan Kamil.