Infografis
Suara.com - Pengamat militer mengkritik kebijakan Kementerian Pertahanan yang membeli kendaraan taktis (rantis) Maung buatan PT Pindad sebagai kebutuhan "tidak mendesak" dan perlu dialihkan ke dana kesehatan, namun Kemhan menyebut pembelian itu perlu untuk mendukung industri dalam negeri.
Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo Subianto akan membeli sebanyak 500 unit dalam tahap pertama seharga Rp600 juta per unit dengan total pembelian mencapai 3.000 unit.
"Saya kira pembelian dalam jumlah hingga 500 unit ini tidak mendesak untuk segera dilaksanakan. Kita butuh memang rantis untuk peremajaan, tapi apakah harus sebanyak itu di tengah Indonesia fokus menghadapi wabah Corona?" kata pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies ( ISESS), Khairul Fahmi, Rabu (15/07).
Senada dengan itu, pengamat militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Muhamad Haripin memandang pembelian rantis lebih didorong oleh pertimbangan pemulihan ekonomi nasional yang terdampak virus Corona, dibandingkan pertimbangan strategis kebutuhan alat utama sistem pertahanan atau alutsista.
Baca Juga: Adu Mobil Tempur Tunggangan Prabowo Vs Jip Perang AS, Mesinnya Beda Level?
Menjawab pertanyaan BBC News Indonesia, Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono menegaskan pembelian rantis ini memang untuk mendorong industri dalam negeri yang kini tengah lesu akibat dari wabah virus corona.
"Kalau PT Pindad bisa produksi maka diharapkan ekonomi sekitarnya akan tetap berjalan karena dampanya kan bagus untuk ekonomi kita," kata Wahyu kepada BBC News Indonesia.
Wahyu pun menambahkan pembelian Rantis juga merupakan dukungan kepada industri dalam negeri, "agar Pindad bisa melakukan rancang bangun kendaran rantis, dengan membeli produk mereka."
Dalam akun Instagram, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang terlihat tengah mengendari kendaraan Rantis 4X4 yang diberi nama Maung menulis, "Kementerian Pertahanan akan terus mendukung upaya peningkatan produksi alutsista dalam negeri, serta mendukung program penelitian dan pengembangan, agar nantinya seluruh hasil produksi dalam negeri dapat mandiri secara utuh".
Sebelumnya Presiden Joko Widodo memperingkatkan para menterinya untuk membatasi belanja produk luar negeri, dan memberikan penekanan khusus kepada Kementerian Pertahanan.
Baca Juga: Prabowo Pamer Kendaraan Tempur PT Pindad, Namanya Jadi Sorotan Warganet
"Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp70,7 triliun, Kemensos Rp104,4 triliun, Kemenhan Rp117,9 triliun, Polri Rp92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp32,7 triliun," kata Presiden Joko Widodo melalui laman Presiden RI, Rabu (08/07).
