Suara.com - Pemerintah Britania Raya telah mengumumkan untuk melarang penjualan kendaraan bermesin bensin, diesel, termasuk sepeda motor mulai 2040. Namun, Perdana Menteri dari Kerajaan Bersatu ini, yaitu Boris Johnson, menyatakan bahwa waktu yang ditetapkan terlalu lama. Disebutkan bahwa larangan itu mestinya sudah diberlakukan pada 2035.
Penyesuaian kebijakan ini rencananya akan dilakukan sebelum Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT iklim dari Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) yang akan berlangsung di Glasgow, Skotlandia, pada November 2020.
Larangan di Kerajaan Bersatu yang beranggotakan Inggris, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara itu juga termasuk mobil hybrid dan plug-in hybrid, yang sebelumnya tidak tercakup dalam rencana 2040, demikian disebutkan oleh BBC News.
"Jika semuanya berjalan sesuai dengan rencana, orang yang membeli kendaraan baru hanya dapat membeli kendaraan listrik atau hidrogen pada 2035," ujar Boris Johnson.
Baca Juga: 5 Video Keren Bukti Rossi - Vinales dan The Marquez Boys ke Indonesia
Seperti diketahui, Britania Raya menargetkan udara bersih atau nol emisi pada 2050. Sementara para aktivis iklim memperingatkan bahwa tenggat waktu 2040 pun sudah terlambat, jika ingin serius mencapai tujuan itu.
Kondisi itulah membuat para aktivis mendorong Britania Raya untuk bergerak lebih cepat dengan menurunkan target ke 2030. Sementara itu, aliansi perdagangan mobil berpendapat bahwa batas waktu 2035 tidak realistis, dan permintaan konsumen untuk kendaraan alternatif belum bisa terpenuhi. Dampaknya akan terasa pada penjualan kendaraan baru.
Saat sekarang, Sadiq Khan, Wali Kota London telah menyediakan zona khusus bagi mobil dan sepeda motor yang menggunakan bahan bakar konvensional yaitu Bahan Bakar Minyak Bumi atau BBM. Aturan ini memperbolehkan warga London berpenghasilan kurang dan para difabel menggunakan kendaraan berusia tua atau buatan lama.
Baca Juga: Bristol Akan Jadi Kota Pertama di Britania Raya yang Batasi Diesel