Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melarang penggunaan skuter listrik seperti Grabwheels di trotoar dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Jika tetap memaksa, maka pengguna skuter akan terancam denda Rp 500 ribu.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan ancaman denda itu sesuai dengan Pasal 284 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
Dalam pasal tersebut disebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.
"Kita mengacu ke UU 22/2009 pasal 284. Di sana menyebutkan bahwa pengendara kendaran bermotor yang mengabadikan keselamatan pejalan kaki. otomatis diancam pidana kurungan maksimal dua bulan. dan denda maksimal 500 ribu," ujar Syafrin di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).
Baca Juga: BPTJ: Grabwheels untuk Jarak Pendek, Bukan di Jalan Raya
Menurutnya pelarangan ini sudah disampaikan kepada perusahaan Grab selaku penyedia sewa skuter listrik atau Grabwheels. Menurutnya keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki harus diperhatikan.
"Kita berikan ruang lebih kepada pejalan kaki dengan melarang skuter listrik di trotoar dan JPO," jelasnya.
Meski demikian, jika ada masyarakat yang membawa skuter listrik dan ingin melewati JPO atau trotoar, maka harus dituntun. Aturannya adalah tidak memperbolehkan menyalakan dan mengoperasikannya.
"Tapi kalau disana mereka ditenteng saja tidak dikendarai tidak masalah," pungkasnya.
Grabwheels yang tengah diminati masyarakat ini kerap melintasi pusat kota di Jakarta. Penggunanya juga beragam, mulai anak-anak, remaja hingga dewasa.
Baca Juga: Penyewa GrabWheels Rusak JPO dan Ada yang Tewas Ditabrak, Ini Evaluasi Grab
Namun belakangan kendaraan ini menjadi sorotan karena beberapa orang tertangkap menggunakan alat ini di JPO. Akibatnya, 62 panel di tiga JPO rusak.
