LCGC Kena Pajak Tiga Persen, Suzuki Amati Rencana Pemerintah

Selasa, 26 Maret 2019 | 15:00 WIB
LCGC Kena Pajak Tiga Persen, Suzuki Amati Rencana Pemerintah
Sejumlah kendaraan berjenis Low Cost and Green Car (LCGC) tampak melintas di kawasan Jalan Gatot Subroto dan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (4/10/2016). Sebagai ilustrasi [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pemerintah berencana melakukan revisi terhadap tarif pajak otomotif atau kendaraan. Yang dikenakan bukan lagi berdasarkan besarnya kapasitas dari kubikasi mesin kendaraan atau biasa disebut sebagai "cc", namun kepada tinggi rendahnya nilai emisi. Bila diterapkan, maka kendaraan roda empat (R4) jenis Low Cost Green Car atau mobil LCGC yang sebelumnya tidak terkena PPnBM, akan kena pajak sebesar 3 persen.

Menanggapi hal ini, Donny Saputra, Direktur Pemasaran 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengatakan bahwa Suzuki masih mengamati secara keseluruhan dari rencana pemerintah tadi.

"Ok, LCGC naik tiga persen, namun pajak sedan turun dari 30 jadi 10 persen. Hal ini berarti ada kompensasi secara total. Dan bagi pemerintah, titik berat atau poinnya adalah mereduksi konsumsi bahan bakar yang tidak terbarukan (unrenewable)," kata Donny Saputra, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Booth PT Honda Prospect Motor dalam GIIAS 2018 [Suara.com/ukirsari].
Honda Brio yang masuk kelas LCGC di booth PT Honda Prospect Motor dalam GIIAS 2018. Sebagai ilustrasi [Suara.com/ukirsari].

Ditanyai apakah akan berdampak terhadap harga LCGC, Donny Saputra memaparkan bahwa harga bergantung kepada tiga faktor. Yaitu, antara lain, adalah ekonomi, dan kedua soal regulasi. Saat PPnBM untuk LCGC tidak ada, maka akan menstimulus market atau pasar penjualan.

Baca Juga: Bareng Apple TV Plus, Oprah Winfrey Rilis Dua Film Dokumenter Sekaligus

"Dan pada saat naik, akan ada respons dari market, apakah akan turun atau tidak. Namun terjadi kontraksi di tipe lain, entah Low MPV atau tipe lainnya, sehingga lebih tergangung ke tujuan pemerintah," terangnya.

Sementara itu, Setiawan Surya, 4W Deputy Managing Director PT SIS memilih tidak berkomentar terkait rencana ini. Menurutnya, "Pasti akan terjadi keseimbangan baru lagi. Namun saya belum ikuti secara detail."

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI