Infografis
Menurut Nasir, hal tersebut tak akan tercapai jika kementerian yang ia pimpin berjalan sendiri.
Harus ada koordinasi dengan kementerian-kementerian teknis seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan.
Kemenristekdikti sendiri telah menerbitkan regulasi yang mempermudah pendanaan riset yang berbasis kepada hasil.
Mereka juga sedang mendata ulang seluruh riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi serta lembaga-lembaga penelitian lain.
Tugas Kemenristekdikti, sambung Nasir, ialah mendorong dan melindungi riset dalam negeri.
Sementara, untuk masuk dengan daya saing cukup ke industri, perlu koordinasi dengan kementerian-kementerian lain.
"Kami tugasnya, di riset sampai di Technology Readiness Level (TRL) 6. Kalau sudah di situ, kami akan undang Kementerian Perindustrian untuk mendapatkan sertifikasi masuk ke industri. Kami akan berusaha bagaimana caranya mereka ke TRL 7, 8, dan 9 yang sudah masuk ke industri," paparnya.
Ia mengakui, insentif untuk produk hasil riset dalam negeri menjadi salah satu jalan keluar agar inovasi dari Indonesia mampu bersaing dengan barang-barang sejenis dari merek asing di pasar.
Nasir lalu mencontohkan bagaimana Iran melindungi riset dalam negeri hingga mampu mencapai proses industrialisasi sejak 2004.
Dalam waktu 10 tahun, di Negeri Para Mullah itu akhirnya ada 1.000 inovasi karya sendiri yang masuk ke dalam industri.
Rektor ITS, Joni Hermana, menilai bahwa secara engineering, anak-anak muda hasil gemblengan perguruan tinggi di Tanah Air sebenarnya sudah mampu.
"Tapi, ketika sudah mencapai TRL 6, 7, 8 tertatih-tatih, apalagi 9. Karena itu perlu dukungan luar biasa dan keberpihakan. Kalau kita bersatu, kita bisa," tegas Joni yang juga hadir di Cileungsi.
