Ketegangan Gas dengan Singapura, Indonesia Disebut Buktikan Nyali dan Kedaulatan Energi

Suara.com - Pemerintah Indonesia memangkas pasokan gas bumi melalui pipa ke Singapura sebesar 31 BBTUD sejak 24 Oktober 2026. Kebijakan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, terutama sektor industri dan pembangkit listrik.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai keputusan tersebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan domestik dibandingkan pasar ekspor.

"Respons pemerintah dengan memotong sebagian ekspor gas ke Singapura merupakan langkah yang tepat dan tidak melanggar ketentuan hukum maupun kontrak yang berlaku. Pemerintah justru pantas diapresiasi karena berani menunjukkan sikap tegas di hadapan negara lain demi kebutuhan dan kepentingan dalam negeri," ujar Dedi kepada wartawan, Jumat (30/10/2026).

Dedi menilai kebijakan tersebut tidak sekadar menyangkut perdagangan gas, tetapi juga memperlihatkan bagaimana pemerintah menentukan prioritas pemanfaatan sumber daya alam.

Ia turut menyoroti peran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam mengambil kebijakan tersebut. Menurutnya, Bahlil menerjemahkan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait kedaulatan energi.

"Bahlil menunjukkan sikap yang jelas, yakni mendahulukan kedaulatan negara dibandingkan kepentingan bisnis atau investasi semata," katanya.

Dedi juga menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kepentingan nasional dalam hubungan perdagangan dengan negara lain.

"Gerakan semacam ini diperlukan agar dunia melihat bahwa Indonesia memiliki nyali dan layak diperhitungkan. Kita tidak boleh selalu menempatkan kepentingan perdagangan di atas kedaulatan negara," tegasnya.

Ia menambahkan, kebijakan pengurangan pasokan gas tersebut dapat memengaruhi cara negara mitra memandang posisi Indonesia dalam kerja sama energi.

"Dalam situasi seperti sekarang, bukan tidak mungkin dunia global mulai berpikir berkali-kali jika hendak mengambil langkah yang berpotensi merugikan Indonesia. Prabowo dan Bahlil bisa menjadi simbol keberanian baru Indonesia," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pengurangan pasokan gas ke Singapura sebesar 31 BBTUD tetap dilakukan dalam batas toleransi kontrak atau Tolerable Operational Parameter (TOP) yang disepakati.

Pemerintah menyebut penyesuaian pasokan tersebut dilakukan untuk menjaga kecukupan gas bagi kebutuhan domestik sebelum sisa pasokan dialokasikan ke pasar ekspor.