Geger! Mobil Mewah Gubernur Dedi Mulyadi Nunggak Pajak Puluhan Juta, Begini Alasannya

Dinda Rachmawati Suara.Com
Kamis, 24 April 2025 | 13:34 WIB
Geger! Mobil Mewah Gubernur Dedi Mulyadi Nunggak Pajak Puluhan Juta, Begini Alasannya
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Suara.com/Bagaskara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Ia menambahkan, “Karena itu masih di bawah kendali dari leasing, maka pihak leasing sedang memproses untuk mutasi. Dan dalam proses itu, nanti pada akhirnya seluruh tunggakan di Pemda DKI akan lunas dan dilunasi. Kemudian nomornya di Jawa Barat dan nanti saya membayar pajaknya di Jawa Barat untuk kepentingan rakyat Jawa Barat.”

Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa dirinya memiliki komitmen kuat untuk memberikan teladan kepada masyarakat, terutama dalam hal administratif seperti kepemilikan kendaraan.

Ayah tiga orang anak menyebutkan bahwa sejak menjabat sebagai Bupati Purwakarta, dirinya selalu memastikan bahwa kendaraan pribadi menggunakan pelat nomor daerah tempatnya bertugas.

“Saya pastikan, mobil yang saya gunakan, motor yang saya pakai semuanya sudah bernomor Jawa Barat. Dan dari dulu saya punya tradisi, ketika saya menjadi Bupati Purwakarta seluruh nomornya itu nomor Purwakarta. Dan hari ini saya Gubernur Jawa Barat, seluruh nomornya nomor Jawa Barat. Karena pemimpin harus memberikan contoh bagi seluruh rakyat.”

Mobil mewah Lexus yang diduga milik GUbernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (X)
Mobil mewah Lexus yang diduga milik GUbernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (X)

Selain Lexus 4X4 AT tersebut, Dedi Mulyadi juga tercatat memiliki dua mobil mewah lainnya, yaitu Lexus LX 600 keluaran 2022 senilai Rp3.900.000.000 dan Mercedes-Benz E 300 Coupe tahun 2018 senilai Rp1.500.000.000.

Semua kendaraan tersebut dilaporkan secara resmi melalui LHKPN sebagai bentuk transparansi kepada publik. Langkah Dedi Mulyadi untuk secara terbuka mengakui tunggakan pajak dan memberikan penjelasan langsung mendapat apresiasi dari berbagai pihak. 

Di tengah banyaknya kasus pejabat yang memilih diam atau menghindar saat disorot, sikap terbuka seperti ini dinilai penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI