Infografis
Suara.com - Sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan dugaan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto Kristiyanto kembali diwarnai kericuhan.
Kali ini, kericuhan terjadi setelah hakim menskors sidang tersebut. Kemudian, Satgas Cakra Buana menghampiri seorang pria yang mengenakan kaos hitam karena dianggap sebagai penyusup.
Satgas pun hendak membawa orang tersebut. Namun, seorang pria berseragam kepolisian kemudian menghampiri kerumunan itu dan menyatakan jika pria berkaos hitam itu temannya.
Meski begitu, keributan pun kembali terjadi ketika massa pendukung PDIP terus meneriakkan ‘penyusup’. Petugas polisi dan pengamanan dalam (pamdal) pun berusaha melerai keributan.
Ketika orang yang dianggap penyusup digiring petugas keluar Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seorang pria berkaos hitam dan bertopi merah menghampiri pria berkemeja putih.
Pria itu sempat menyampaikan rasa kesalnya lantaran adanya penyusup yang masuk ke ruang sidang. Keributan semakin terjadi ketika massa mulai melempar botol. Massa dan petugas keamanan juga tampak saling dorong.
Sebelumnya, Jaksa mendakwa Hasto melakukan beberapa perbuatan untuk merintangi penyidikan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI kepada mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
Selain itu, Hasto juga disebut memberikan suap sebesar Rp 400 juta untuk memuluskan niatnya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.
Dengan begitu, Hasto diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHAP.
Baca Juga: JPU KPK Bawa 2 Eks Napi Koruptor dan 1 Tersangka, Bakal Ada Kejutan di Sidang Kasus Hasto Hari Ini?
Di sisi lain, Hasto juga dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
