Infografis
Suara.com - Menteri Pemberdayaan Masyatakat, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyerahkan kepada kementerian terkait soal rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI Soeharto.
Cak Imin meminta kementerian terkait perlu mempertimbangkan soal rencana pemberian gelar pahlawan.
"Ya tentu kementerian terkait, baik itu Kemensos, Kemenkopolkam, kemudian Dewan Kehormatan dan Jasa benar-benar mempertimbangkan seluruh masukan-masukan yang ada," kata Cak Imin di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).
Ia menyampaikan, terkait rencana hal tersebut diserahkan kepada kementerian di bawahnya.
"Kita pasrah, kita serahkan pada mereka," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden ke-2 RI Soeharto kekinian ada yang mengusulkan untuk diangkat menjadi pahlawan nasional. Pengusulnya adalah dari kalangan masyarakat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa alur pengusulan nama Soeharto awalnya disampaikan masyarakat lewat acara seminar.
“Masukan dari masyarakat lewat seminar, dan lain sebagainya. Nah, setelah seminar selesai, ada sejarawannya, ada tokoh-tokoh setempat, dan juga narasumber lain yang berkaitan dengan salah seorang tokoh yang diusulkan jadi pahlawan nasional,” ujar Saifullah usai menghadiri halalbihalal Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) di Jakarta, Minggu (20/4) malam.
Menteri yang akrab disapa Gus Ipul ini mengatakan bahwa bila usulan tersebut diterima oleh bupati/wali kota, maka akan disampaikan kepada gubernur.
Baca Juga: Cak Imin Bantah Kode Prabowo Soal 'Rapatkan Barisan' untuk Pemilu 2029, Ini Penjelasannya
“Setelah itu, nanti prosesnya naik ke atas, ke gubernur. Ada seminar lagi, setelahnya baru ke kami (Kemensos),” katanya.
Selanjutnya Kementerian Sosial kata Gus Ipul, melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial akan membuat tim untuk memproses semua usulan nama pahlawan nasional.
“Timnya juga terdiri dari berbagai pihak. Ada akademisi, sejarawan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat,” jelasnya.
Menurut dia, tim yang dibentuk Ditjen Pemberdayaan Sosial Kemensos akan membahas semua usulan nama pahlawan dari seluruh gubernur di Indonesia.
“Nah, setelah itu, nanti kami matangkan. Saya akan mendiskusikan, dan memfinalisasi. Kami tanda tangani. Langsung kami kirim ke Dewan Gelar,” ujarnya.
Sementara itu, Mensos Saifullah Yusuf juga berjanji pihaknya mendengarkan rakyat mengenai penolakan usulan Presiden Ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional.
“Ya tentu kami semua dengar ya. Ini bagian dari proses. Semua kami dengar, kami ikuti (terkait ada penolakan),” ujar dia.
Saifullah mengatakan semua usulan dari masyarakat akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial.
“Normatifnya juga kami lalui. Kalau kemudian ada kritik, ada saran, tentu kami dengarkan,” katanya.
10 Calon Pahlawan Nasional 2025 Punya Peluang Sama
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, kesepuluh nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025 memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan gelar tersebut, termasuk Presiden Kedua RI Soeharto.
Ia menyampaikan penjelasan tersebut untuk merespon ramainya pembicaraan mengenai kembali diusulkannya Presiden Kedua RI Soeharto sebagai calon penerima gelar Pahlawan Nasional 2025.
“Dari nama-nama yang ada, yang ramai itu ada Pak Presiden Suharto, Gus Dur, yang itu semua memang punya peluang untuk diusulkan oleh Kementerian Sosial setelah nanti kajiannya tuntas. Mengapa? Karena paling tidak syarat-syarat normatifnya semua sudah terpenuhi,” kata Mensos Saifullah usai meninjau Desk Sekolah Rakyat di Gedung Konvensi TMPNU Kalibata, Jakarta Selatan pada Rabu (23/4).
Lebih lanjut, ia menjelaskan pengusulan nama Presiden Soeharto dalam daftar calon Pahlawan Nasional tahun ini sudah memenuhi syarat normatif, mengingat MPR telah resmi mencabut nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Pak Harto misalnya itu sudah berulang-ulang ya diusulkan gitu, tapi masih ada kendala. Dan sekarang salah satu kendalanya itu kemarin soal TAP MPR nya sudah dicabut,” katanya sebagaimana dilansir Antara.
Mensos pun menambahkan pihaknya kini tengah melakukan kajian dengan beberapa pihak terkait, termasuk akademisi, sejarawan, hingga tokoh masyarakat untuk mendiskusikan sekaligus memfinalisasi daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025 yang diberikan oleh provinsi pengusul.
Nantinya, daftar usulan yang sudah difinalisasi tersebut akan diberikan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk kembali dikaji sebelum akhirnya diberikan kepada Presiden.
“Di Kementerian Sosial juga dipastikan lagi lewat beberapa tokoh mulai dari akademisi, sejarawan, juga tokoh masyarakat yang bersama-sama mendiskusikan usulan-usulan dari daerah itu. Setelah itu, kami akan lanjutkan ke Dewan Gelar,” kata Mensos.
Sebelumnya pada Minggu malam (20/4), Mensos berjanji pihaknya mendengarkan rakyat mengenai penolakan usulan Presiden Ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional.
“Ya tentu kami semua dengar ya. Ini bagian dari proses. Semua kami dengar, kami ikuti,” ujarnya.
Dia menekankan bahwa semua usulan dari masyarakat akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial.
“Normatifnya juga kami lalui. Kalau kemudian ada kritik, ada saran, tentu kami dengarkan,” katanya.
