Infografis
Suara.com - Aksi kekerasan seksual di lingkungan kampus belakangan marak terjadi. Setelah kasus eks Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Edy Meiyanto (EM), mencuat lagi kasus pelecehan seksual seorang dosen berinisial LRR di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam aksinya lucahnya itu, LRR melakukan pelecehan seksual terhadap sesama jenis.
Polisi pun telah menetapkan dosen cabul itu sebagai tersangka. Buntut dari aksi cabulnya itu, LRR terancam dijerat hukuman selama 12 tahun penjara.
Perihal penetapan tersangka terhadap dosen LRR diungkapkan oleh Kepala Subdirektorat Bidang Renakta Reskrimum Polda NTB Ajun Komisaris Besar Polisi (AKPB) Ni Made Pujawati. Terungkapnya kasus ini, korban pencabulan sesama jenis yang dilakukan LRR mencapai empat orang.
"Maksimalnya 12 tahun penjara, tetapi kami tambahkan pemberatan karena diduga melakukan pelecehan terhadap empat korban. Jadi, ancaman hukuman maksimalnya di atas 12 tahun," ujar AKBP Ni Made Pujawati dikutip dari Antara, Selasa (22/4/2025).
Pujiwati pun membeberkan soal ancaman hukuman bagi tersangka LRR ini sesuai aturan pidana hukuman yang tertera pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
"Jadi, dugaan pelanggaran tersangka ini berkaitan dengan tindak pidana pelecehan seksual fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang TPKS," ujarnya.
Dari penetapan, Pujawati menyampaikan bahwa penyidik telah melakukan penahanan terhadap tersangka LRR di sel tahanan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda NTB.
"Penahanan sudah dilakukan dari kemarin, tanggal 21 April 2025," ucapnya.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Komisaris Besar Polisi Syarif Hidayat pada kesempatan sebelumnya menyatakan bahwa penetapan dan penahanan tersangka LRR ini merupakan hasil gelar perkara yang telah menemukan sedikitnya dua alat bukti.
Baca Juga: Tanggapi Desakan Jenderal Fachrul Razi dkk Copot Wapres, PSI Bela Gibran: Ini Mandat Rakyat!
Penyidik mendapatkan alat bukti dari serangkaian pemeriksaan saksi, dan mendengar pendapat ahli hukum pidana, psikologi forensik, dan bahasa.
