Infografis
Suara.com - Perdebatan mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali memanas setelah akun X (Twitter) Rismon Hasiholan Sianipar @Sianipar Rispon, ahli forensik digital masih menuding ijazah Presiden ke-7 RI itu palsu.
Dalam postingannya, Rismon yang juga merupakan mantan dosen di Universitas Mataram membagikan sejumlah foto skripsi lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan tahun 1980-an.
Dalam unggahan itu, tampak perbedaan mencolok antara tampilan skripsi milik Jokowi dengan skripsi teman-temannya seangkatannya, seperti Sri Dominingsih, Sigit Hardwinarto, hingga Edy Triyanto yang sama-sama lulus pada tahun 1985.
Yang paling mencolok adalah pada sampul dan format skripsi Jokowi. Jika skripsi rekan-rekannya tertulis dengan jelas bahwa karya tulis tersebut adalah "tesis" sebagai syarat memperoleh gelar sarjana kehutanan, maka pada halaman pengesahan skripsi Jokowi tertulis kata "skripsi".
Hal lain yang menuai sorotan adalah status dosen pembimbing Jokowi yang tercantum sebagai Prof. Dr. Ir. Achmad Soemitro, berbeda dengan mayoritas mahasiswa lain yang didampingi oleh dosen dengan gelar S1 atau S2.
“Pembimbing prof tu. langka klo buat S1, biasanya hanya di S2, bermain rapi tapi tidak mengindahkan norma-norma kampus,” tulis akun @dad****.
Tak berhenti di situ, kolom tanda tangan dewan penguji di skripsi Jokowi juga menjadi titik kritis. Tidak ada daftar nama lengkap atau tanda tangan penguji yang biasanya tercantum.
Bandingkan dengan skripsi milik Lembah Ediyanto atau Edy Triyanto, di mana semua nama dewan penguji dan tanda tangan mereka dicantumkan dengan rapi dan jelas. Netizen pun ramai menanggapi kejanggalan-kejanggalan tersebut.
“Kolom tanda tangan, cuma punya Joko yg ditandatangani. Dewan Penguji skripsi Joko ga ada, yg lain ada. Dosen Pembimbing Joko Prof, yg lain S1 & S2. Anomali-anomali tersebut lazim @UGMYogyakarta?,” ungkap akun @jr_***.
Baca Juga: Terpaut Satu Tahun, Ijazah UGM Guru Besar Unnes Prof Saratri Disebut Berbeda dengan Punya Jokowi
Lebih jauh lagi, publik mempertanyakan sikap UGM yang dinilai lamban dan tidak transparan dalam menanggapi isu ini. Pertemuan antara pihak UGM dan kuasa hukum Presiden Jokowi pada 15 April 2025 lalu disebut-sebut akan dirilis videonya secara utuh tanpa editan. Namun, hingga kini publik belum bisa mengaksesnya.
