Infografis
"Enggak ada, ini sebenarnya sudah impor tapi sebenarnya ini kan adalah sebagian kita beli dari negara-negara di middle east, di Afrika kemudian di negara di Asia Tenggara. Ini kita pindah, switch aja ke Amerika dan itu tidak membebani APBN dan juga tidak menambah ke kuota impor kita. Enggak ada sebenarnya," kata Bahlil.
Sementara itu, bagi negara yang kuota impornya akan dikurangi imbas penambahan nilai impor dari Amerika, Bahlil menegaskan hal tersebut tidak menjadi masalah.
"Ini kan persoalan dagang saja. Kami juga enggak ada sebuah keterikatan yang mewajibkan bahwa harus sama dengan yang sekarang. Biasa saja dagang," kata Bahlil.
Usul Tambah Kuota Impor
Di tengah tensi perdagangan global yang kian memanas akibat kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melontarkan gebrakan tak terduga. Sang Menteri mengusulkan penambahan kuota impor minyak dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari AS dengan nilai fantastis, menembus angka 10 miliar dolar AS atau setara dengan Rp167,73 triliun!
Usulan "gila" ini diungkapkan Bahlil usai menghadiri pembukaan Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2025 di Jakarta, Selasa (15/4/2025). Dengan nada lugas, Bahlil menyatakan bahwa langkah ini adalah jurus pamungkas untuk menyeimbangkan neraca perdagangan yang menjadi biang keladi ancaman tarif 32 persen dari Negeri Paman Sam.
"Kami dari ESDM mengusulkan agar kita mengimpor sebagian minyak dari Amerika dengan menambah kuota impor LPG yang angkanya kurang lebih di atas 10 miliar dolar AS," cetus Bahlil, seolah melempar bom ke tengah diskursus perdagangan internasional.
Bahlil meyakini betul bahwa dengan menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk membeli migas dari AS, Indonesia dapat meredam amarah Trump yang berdalih ketidakseimbangan neraca perdagangan sebagai alasan utama pengenaan tarif resiprokal.
"Data BPS mengatakan surplus Indonesia 14,6 miliar dolar AS. Maunya Amerika seperti apa? Agar neraca perdagangan kita seimbang," tukas Bahlil, menyiratkan frustrasi sekaligus tekad untuk mencari solusi pragmatis.
Baca Juga: Digeruduk Dokter Tifa dkk, UGM Akui soal Ijazah Jokowi: Kami Siap jadi Saksi di Pengadilan
Menariknya, Bahlil secara tegas menepis spekulasi bahwa pemerintah akan menggunakan mineral kritis sebagai alat lobi untuk merayu AS. Menurutnya, akar permasalahan terletak pada keseimbangan neraca perdagangan, bukan pada komoditas strategis lainnya.
