Infografis
Suara.com - Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menjelaskan soal permintaan PDIP kepadanya agar Harun Masiku mengganti caleg meninggal Nazarudin Kiemas.
Hal itu disampaikan Wahyu saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
"Ada maksud ya karena saudara di Komisioner KPU juga membantu meyakinkan masing-masing komisioner agar mau melaksanakannya putusan tersebut?" kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).
Putusan yang dimaksud adalah fatwa Mahkamah Agung (MA) soal pergantian caleg meninggal. PDIP berkeinginan agar keputusan penggantian diserahkan kepada partai, bukan calon yang memiliki suara terbanyak kedua.
Wahyu membantah melobi komisioner KPU RI lainnya untuk menjalankan fatwa tersebut. Sebab, kata dia, para komisioner KPU saat itu bulat menolak usulan PDIP agar Harun Masiku menggantikan Nazarudin Kiemas.
"Dalam dokumen-dokumen resmi, kami bertujuh bulat tidak menerima permohonan tersebut, dan itu menurut hemat saya juga bisa dikonfirmasi oleh anggota KPU RI yang lain," ujar Wahyu.
Wahyu kemudian ditawarkan uang oleh eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saeful Bahry, dan Advokat Donny Tri Istiqomah. Dia menjelaskan komunikasi dilakukan oleh Agustiani Tio.
"Saya memastikan itu (tawaran uang dari Tio cs) ada, cuma saya lupa kapan tanggalnya," ucap Wahyu.
Menurut Wahyu, dia tidak pernah meminta lebih dulu karena KPU sudah menyepakati bahwa permintaan PDIP untuk penggantian Harun Masiku tidak bisa dilaksanakan.
Baca Juga: Sebut Ada Intervensi Hakim MA di Sidang Praperadilan Hasto, PDIP Bakal Lapor ke KY
"Setahu saya, Bu Tio menyampaikan ada dana operasional untuk itu," kata Wahyu.
