Infografis
Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani disebut-sebut tidak hadir alias absen dalam Rapat Paripurna pembukaan masa sidang ke III Tahun 2024-2025 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025). Rapat paripurna pembukaan masa sidang di DPR itu digelar setelah para anggota parlemen selesasi menjalani masa reses.
Dalam keterangan tertulisnya, alasan di balik Puan Maharani berhalangan hadir dalam Rapat Paripurna hari ini karena dirinya sedang menghadiri forum internasional di Istanbul, Turki, terkait konflik kemanusiaan di Palestina.
Puan Maharani disebut akan mengikuti forum Meeting of the Group of Parliaments in Support of Palestine bersama para Ketua Parlemen dari negara-negara pendukung Palestina, termasuk pimpinan dan wakil parlemen Palestina.
Sementara itu, seusai jadwal dalam rapat tersebut, politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu dijadwalkan bakal menyampaikan pidato. Namun lantaran Puan Maharani berhalangan hadir, pidatonya hanya dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang mewakili.
Dalam pidatonya yang dibacakan oleh Dasco, Puan menyinggung soal perang dagang yang dipicu kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang berdampak terhadap rantai pasok global, nilai tukar rupiah terhadap dolar, hingga risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi global.
Selanjutnya dalam pidato tersebut, Puan juga mengatakan saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan ekonomi yang harus segera mendapatkan solusi terbaik.
"Kita dihadapkan pada tantangan perekonomian global yang sedang bergejolak, perang tarif perdagangan, konflik geopolitik yang masih tinggi, dan dinamika global lainnya, yang dapat berdampak pada kondisi dalam negeri baik secara ekonomi, politik sosial, dan budaya," kata Puan dalam pidatonya yang dibacakan Sufmi Dasco.
Puan Maharani juga menuturkan, tantangan global saat ini membutuhkan kebijakan yang tepat dari pemerintah dan memastikan DPR akan ikut membantu pemerintah untuk membuat kebijakan yang melindungi kepentingan nasional dalam menghadapi segala tantangan yang ada.
"Hal-hal tersebut semakin membutuhkan Kebijakan Negara untuk dapat melindungi kehidupan rakyat, menjaga keberlanjutan perekonomian nasional, dan memastikan pembangunan nasional tetap berjalan," ucapnya.
Baca Juga: Digeruduk Dokter Tifa dkk, UGM Akui soal Ijazah Jokowi: Kami Siap jadi Saksi di Pengadilan
Pembukaan Masa Sidang di DPR
