Infografis
Koalisi ini berisikan Bike to Work (B2W) Indonesia, Road Safety Association, Koalisi Pejalan Kaki, dan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal. Melalui akun keterangannya, Ketua Umum B2W, Hendro Subroto menyebut pihaknya memang juga ikut dilibatkan dalam acara ini.
Bahkan, ia dan perwakilan komunitas lainnya ikut diundang membahas konsep acara beberapa waktu lalu. Saat itu, pihak Pemprov DKI memaparkan soal rincian acara dan rutenya.
"Tapi bukan diskusi yang kami dapat, melainkan paparan. Konsep sudah jadi. Rute sudah ditentukan. Dan yang diminta dari kami hanyalah diam dan menyetujui," ujar Hendro melalui keterangan Instageam b2w_indonesia, Selasa (15/4/2025).
Hendro mengatakan, awalnya Dinas Perhubungan (Dishub) DKI tak merekomendasikan penggunaan JLNT karena alasan hukum. Namun, mendadak pihak berwenang di kegiatan itu tetap akan menggunakan JLNT.
![Sejumlah sepeda motor melintas di Jalan Layang Non Tol Casablanca, Jakarta, Jumat (12/5/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/05/12/41872-jalan-layang-casablanca-jlnt-casablanca-tilang-elektronik-etle.jpg)
"Tapi entah mengapa, kemudian berubah. Katanya aman, karena jalan akan ditutup dan hanya diikuti oleh rombongan sepeda," jelasnya.
Hendro pun bersama Koalisi Mobilitas Berkelanjutan menolak rencana itu. Apalagi pihaknya memang sudah sejak lama menentang penggunaan JLNT sebagai jalur sepeda.
"Kami menyatakan penolakan, terutama karena rute bersepeda akan melewati JLNT Casablanca - sebuah jalan yang jelas-jelas dilarang untuk dilintasi oleh sepeda menurut aturan hukum yang berlaku," ucapnya.
"Sebuah jalan yang tahun 2021 pernah kami perjuangkan agar dikembalikan fungsinya sesuai aturan hukum," lanjutnya menambahkan.
Jika tetap dilanjutkan, Hendro menilai Pramono sedang mempertontonkan upaya negosiasi hukum demi kepentingan segelintir orang. Seharusnya Pramono menjadi contoh keberpihakan kepada semua golongan tanpa memberi perlakuan khusus pada kelompok tertentu.
Baca Juga: Kasus Tangga JPO Daan Mogot Digondol Maling, Pramono: Jakarta Kadang-kadang Terlalu Menarik
"Apakah hukum bisa dinegosiasikan? Apakah keamanan bisa dijamin hanya karena yang melanggar adalah rombongan yang difasilitasi pemerintah? Ini bukan edukasi. Ini bukan advokasi. lni juga bukan Diskresi, Ini adalah simbolisme elitis yang gagal memberi keteladanan," katanya.
