Ia menempuh pendidikan hukum secara lengkap, mulai dari jenjang sarjana (S1), magister (S2), hingga doktor (S3)—semuanya di Universitas Gadjah Mada (UGM), salah satu institusi pendidikan hukum paling bergengsi di Indonesia.
Pada jenjang S2, ia mengambil jurusan Magister Bisnis, menunjukkan ketertarikannya terhadap dinamika hukum dalam ranah ekonomi dan korporasi.
Konsistensinya menempuh seluruh jenjang pendidikan di UGM tak hanya mencerminkan kecintaannya pada ilmu hukum, tetapi juga menunjukkan bahwa di balik ketegasan dan gayanya yang flamboyan di ruang sidang, ada pondasi intelektual yang kuat dan mendalam yang menjadi penopang karier panjangnya sebagai seorang advokat kelas atas.
Di laman resmi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), terungkap bahwa Hotma Sitompul menyelesaikan pendidikan doktoralnya dengan fokus riset yang sangat relevan bagi pemberantasan korupsi di Indonesia, yakni asset recovery atau pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.
Topik ini menunjukkan kepedulian akademis Hotma terhadap salah satu persoalan hukum paling krusial di tanah air, bagaimana negara bisa merebut kembali kekayaan yang digerogoti oleh para pelaku korupsi.
Pilihan tema ini tidak hanya mencerminkan ketajaman intelektualnya, tetapi juga menggambarkan komitmennya terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara.
Di tengah citranya sebagai pengacara papan atas yang kerap menangani kasus-kasus besar dan kontroversial, Hotma tetap menunjukkan sisi idealismenya lewat kontribusi akademis yang sangat strategis dalam ranah hukum publik.
Melalui disertasinya yang menggugah pemikiran, Hotma Sitompul menawarkan pendekatan segar dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.
Ia mengusulkan agar terdakwa korupsi yang dijatuhi pidana pokok selama 4 tahun serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti (PUP) sebesar Rp100 miliar, dikenai pula pidana penjara pengganti selama 10 tahun jika PUP tidak dibayar.
Baca Juga: Kronologi Singkat Meninggalnya Hotma Sitompul, Cuci Darah Dua Kali Seminggu
Namun, dalam konsepnya, pidana penjara tersebut dapat dikurangi 1 tahun setiap kali terpidana membayar Rp10 miliar, sehingga memberi insentif kuat bagi pelaku untuk mengembalikan kerugian negara secara bertahap.