PSI Ungkap Masalah Baru Bank DKI: Bantuan KJP Plus Tak Bisa Dipakai Beli Keperluan Pendidikan

Karena itu, ia meminta jajaran direksi Bank DKI memberikan perhatian khusus kepada persoalan ini.

“Tidak seharusnya pencairan dana KJP Plus terkendala karena menyangkut keperluan dasar banyak orang, yaitu pendidikan,” kata Elva.

“Jangan sampai anak-anak warga Jakarta, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu menjadi terhambat pendidikannya karena tidak dapat membeli barang-barang yang dibutuhkan akibat kendala pembayaran menggunakan layanan Bank DKI,” lanjutnya menambahkan.

Elva meminta agar pimpinan Bank DKI segera mengatasi kendala tersebut dan mengevaluasi layanannya, sehingga kejadian serupa bisa dihindari di kemudian hari.

“Bank DKI harus menjelaskan mengapa ini terjadi. Warga Jakarta ingin mengetahui apakah kejadian ini merupakan kelanjutan dari masalah kemarin, atau merupakan persoalan baru lagi. Kami semua ingin mengetahui apa yang akan dilakukan Bank DKI untuk memperbaiki layanannya,” pungkasnya.

SebelumnyaGubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berencana melakukan perubahan citra alias rebranding Bank DKI. Ia mengungkap sejumlah opsi yang akan menjadi nama baru Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang perbankan itu.

Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan rebranding Bank DKI sedang dalam tahap persiapan. Ada dua opsi nama baru yang ia sebutkan, yakni Bank Betawi dan Bank Global.

"Dalam jangka menengah ini akan segera kita putuskan rebranding Bank DKI, apakah menjadi Bank Jakarta, apakah Bank Betawi, apakah menjadi Bank Global? Sedang kami pikirkan, Dan segera akan kami putuskan," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Penggantian nama ini juga disebutnya karena adanya Undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Untuk itu, nama DKI nantinya sudah tidak bisa digunakan lagi.

Baca Juga: Masyarakat Diminta Tak Kosongkan Rekening Bank DKI, Ini Alasannya