Gegara Kasus Dugaan Suap, MA Bentuk Satgassus untuk Evaluasi Hakim dan Aparatur Peradilan

Senin, 14 April 2025 | 15:37 WIB
Gegara Kasus Dugaan Suap, MA Bentuk Satgassus untuk Evaluasi Hakim dan Aparatur Peradilan
Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Djuyamto (tengah) dikawal petugas menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (14/4/2025). [ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nym]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Mahkamah Agung menyiapkan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) untuk mengevaluasi integritas hakim dan aparatur peradilan secara menyeluruh.

Sikap itu merupakan buntut dari penetapan tersangka hakim dan panitera dalam kasus dugaan suap terkait putusan vonis lepas atau ontslag dalam dugaan tindak pidana korupsi ekspor minyak mentah atau CPO dengan terdakwa korporasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat oleh Kejaksaan Agung.

Juru Bicara MA, Yanto, menyatakan Satgassus ini akan fokus menilai kedisiplinan kinerja, serta kepatuhan terhadap kode etik dan pedoman perilaku para hakim juga aparatur peradilan, khususnya di empat lingkungan peradilan wilayah hukum DKI Jakarta.

“Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah membentuk Satuan Tugas Khusus untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kedisiplinan, kinerja, dan kepatuhan hakim serta aparatur terhadap kode etik dan pedoman perilaku,” kata Yanto di Gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

Diberitakan sebelumnya, MA menegaskan hakim dan panitera yang terjerat kasus dugaan suap terkait vonis lepas atau ontslag pada dugaan tindak pidana korupsi ekspor minyak mentah atau CPO di Tipikor Jakarta Pusat diberhentikan sementara.

“Hakim dan panitera yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan akan diberhentikan sementara,” kata Yanto di Gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

Meski begitu, dia menjelaskan pemberhentian tetap akan diberlakukan jika para tersangka terbukti melakukan suap dan sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

“Jika telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT), akan diberhentikan tetap,” ujar Yanto.

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Agam Syarif Baharuddin (tengah) jadi tersangka usai menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (14/4/2025). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto).
Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Agam Syarif Baharuddin (tengah) jadi tersangka usai menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (14/4/2025). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto).

Sebelumnya, Kejaksaan Agung kembali menetapkan 3 tersangka kasus tindak pidana suap terkait putusan vonis lepas atau ontslag dalam dugaan tindak pidana korupsi ekspor minyak mentah atau CPO dengan terdakwa korporasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Baca Juga: Sumber Dana Suap Hakim Pada Vonis Lepas Kasus Korupsi Minyak Goreng Terungkap, Siapa Dalangnya?

Adapun ketiga orang tersangka kali ini yakni Djumyanto selaku Ketua Majelis Hakim yang saat itu memimpin jalannya persidangan. Kemudian, dua orang majelis hakim yakni Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI