Infografis
Suara.com - Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menjadi sosok pemimpin yang dibutuhkan Indonesia saat ini karena berani mengakui kekurangan dalam soal komunikasi publik pemerintah.
Menurutnya, sikap itu membuktikan kalau Prabowo mau menerima kritik dan masukan dari publik. Baginya, Prabowo telah mencontohkan sikap positif dengan mengakui kesalahannya.
"Ini kan terbuka. Berarti teman-teman media, masyarakat, aktivis, masyarakat sipil, akademisi, silakan ada masukan, berikan masukan," kata Herzaky di Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu (13/4/2024)
Herzaky menyebutkan kalau evaluasi komunikasi publik itu pasti akan ada. Dia mengingatkan publik kalau pemerintahan Prabowo Subianto baru terbentuk dalam waktu enam bulan. Menurutnya, kesalahan diawal tentu menjadi hal yang wajar.
"Kadang-kadang kita namanya kan kalau tidak ada kesalahan di awal, kan kita tidak bisa memperbaiki diri lebih baik lagi ke depannya," kata dia.
Di samping itu, dia menilai kalau komunikasi internal di dalam kabinet telah cukup baik. Hal itu terlihat dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang sering bertemu dengan Prabowo untuk meminta arahan dalam kebijakan.
Sebelumnya diketahui Presiden RI Prabowo Subianto mengakui kalau komunikasi dari pemerintah yang dipimpinnya kurang baik dan hal itu menjadi tanggung jawabnya sebagai pemimpin.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri acara sarasehan ekonomi bertajuk Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Tarif Perdagangan yang dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari ekonom, perwakilan investor, hingga pemimpin redaksi media.
Wajar Menteri Prabowo Silaturahmi ke Jokowi
Baca Juga: Sekolah Rakyat Belum Siap, Mendikdasmen: Bisa Mulai Agustus atau September
Dalam keterangan lainnya, Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai sejumlah menteri dari kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merupakan hal yang wajar.
Pasalnya, kata dia, Jokowi memiliki pengalaman selama 10 tahun memimpin Republik Indonesia sehingga ilmu dan kebijaksanaannya bisa membantu memberi masukan dalam konteks pemerintahan yang kini dipimpin oleh Prabowo Subianto.
"Kami melihatnya kalau menteri-menteri masih ada yang suka mendatangi rumah Pak Jokowi, ya biasa saja. Yang suka mengunjungi rumah Pak SBY juga banyak kok," kata Herzaky saat menghadiri agenda diskusi yang digelar The Yudhoyono Institute bertajuk Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global sebagaimana dilansir Antara, Minggu (13/4/2025).
Menurut dia, kunjungan menteri-menteri ke rumah Jokowi itu tidak bisa diartikan sebagai fenomena matahari kembar.
Herzaky yakin pertemuan menteri Kabinet Merah Putih dengan Jokowi itu sudah sepengetahuan Prabowo sebagai Presiden.
"Nah, itu semua pun dalam upaya dan juga bagian dari mengemban tugasnya sebagai menteri juga agar ada masukan-masukan yang bisa digunakan di lapangan," katanya.
Di samping itu, dia mengatakan bahwa silaturahmi menteri-menteri ke rumah Jokowi itu juga mencontoh Prabowo.
Bahkan, kata dia, Prabowo pun beberapa kali bertemu dan berdiskusi dengan Jokowi. Begitu pula dengan presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ia mengemukakan bahwa Republik Indonesia merupakan bangsa besar yang dibangun atas fondasi silaturahmi dan gotong royong. Bangsa Indonesia bukan bangsa individualis yang hanya bekerja masing-masing.
"Bagaimana kita bisa membangun bersama sehingga masyarakat kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Apalagi, situasi hari ini sangat kompleks," katanya.
Adapun sejumlah menteri yang berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.
Selain mereka, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
