Infografis
Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Johan Rosihan mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berencana untuk membuka keran impor nonkuota.
Namun, kebijakan yang diambil tersebut sebagai langkah menjaga stabilitas harga dan penguatan cadangan pangan nasional itu dinilai memerlukan mitigasi serius agar tidak merugikan petani dan produsen lokal.
Johan mengatakan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) perlu segera menyiapkan skema perlindungan nyata bagi petani lokal.
"Kami mendukung langkah Presiden Prabowo dalam membuka impor non-kuota, terutama untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin pasokan. Tapi kami juga mendesak agar Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pangan Nasional segera menyiapkan skema perlindungan," ujar Johan kepada wartawan, Sabtu (12/4/2024).
Johan khawatir tanpa langkah cepat dari kementerian teknis, banjir produk impor yang tidak terbatas bisa menekan harga hasil panen petani. Sekaligus juga dapat mengganggu semangat produksi dalam negeri.
Karena itu, Johan mendorong Kementan untuk mengoptimalkan subsidi input produksi, memperkuat distribusi pupuk, dan menjamin harga pembelian pemerintah yang layak.
Sedangkan Kemendag, menurut Johan, perlu memperketat pengawasan standar produk impor dan melarang masuknya komoditas saat panen raya.
"Badan Pangan Nasional harus memastikan neraca pangan disusun berdasarkan data riil dan kebutuhan riil produksi,” katanya.
Komisi IV DPR RI menurut Johan akan terus menjalankan fungsi pengawasannya dengan ketat.
Baca Juga: "Kami Malu Jadi Orang Amerika": Turis AS di Paris Sembunyikan Identitas karena Trump
dalam tata kelola impor atau dampak negatif yang tidak tertangani, dia memastikan Komisi IV akan mengambil langkah tegas termasuk membentuk Panitia Kerja atau Panja.
