Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami peran mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam kasus dugaan suap pada pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa ketika kasus dugaan suap dana hibah Pokmas di Jatim terjadi, Abdul Halim merupakan salah satu Anggota DPRD di Jawa Timur.
"Jadi begini, mantan Mendes itu dulunya pada tempus pemberian hibah ini yang bersangkutan itu salah satu anggota DPRD di Jawa Timur," kata Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Sabtu (12/4/2025).
Asep menerangkan bahwa Abdul Halim merupakan ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Jawa Timur saat itu. KPK menyebut, Abdul Halim memiliki kaitan erat dengan dana hibah dari legislatif.
"Jadi penyidik menemukan bahwa yang bersangkutan juga ikut pada saat ada hibah tersebut, sehingga diminta keterangan, kemudian juga digledah dan lain-lain dilakukan upaya paksa," ujat Asep.
Meski begitu, Asep menegaskan pihaknya tak segan menaikkan status tersangka kepada Abdul Halim jika penyidik sudah menemukan bukti-bukti yang kuat. Namun, semuanya masih dalam proses penyidikan.
"Apabila memang cukup bukti untuk dinaikkan, kita juga tidak akan segan-segan untuk menaikkan yang bersangkutan," katanya.
Sebelumnya, mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019–2024 Anwar Sadad (AS) diperiksa penyidik KPK terkait perannya dalam pengurusan kasus dugaan korupsi dana Pokmas serta aset yang dibeli dari uang hasil korupsi tersebut.
![Jubir KPK Tessa Mahardhika. [Suara.com/Dea]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/15/79007-jubir-kpk-tessa-mahardhika.jpg)
Materi serupa juga didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019–2024 Achmad Iskandar.
Baca Juga: KPK Sita Aset Rp 8,1 Miliar Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah Pokmas Jatim
"Saksi 3 (Anwar) dan 4 (Achmad) didalami terkait pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jatim TA 2021–2022 dan kepemilikan aset mereka," kata Tessa.
