Legislator PDIP 'Warning' Prabowo soal Evakuasi Warga Gaza, Singgung Negosiasi Turun Tarif Trump

Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI fraksi PDIP, Yulius Setiarto, mewanti-wanti Presiden RI Prabowo Subianto soal rencananya mengevakuasi warga Gaza, Palestina korban perang ke Indonesia.

Sebab, kata dia, ide itu berbarengan dengan berkembangnya upaya dari Amerika Serikat (AS) dan Israel untuk "mengosongkan" Jalur Gaza dari warga Palestina supaya bisa dianeksasi atau diduduki.

"Dukungan Indonesia bagi kemerdekaan Palestina adalah sikap kita yang tidak bisa ditawar, atau dinegosiasikan," kata Yulius kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).

Yulius mengatakan, Presiden AS Donald Trump pun sudah mengungkapkan niat untuk memindahkan warga Palestina ke sejumlah negara di Timur Tengah dan Afrika, bahkan juga ke Indonesia.

Sejak Israel berperang melawan Hamas di Gaza pada Oktober 2023, tercatat sudah sekitar 50.800 warga Palestina tewas, dan sekitar 116.000 orang mengalami luka-luka. Sebagian besar korban cedera itu adalah anak-anak dan kaum perempuan.

Trump menggunakan dalih pemindahan warga Gaza untuk memberikan lingkungan hidup yang lebih baik ketimbang hidup hidup di Gaza yang porak-poranda. Namun, rencana Trump ini ditolak hampir semua negara di dunia.

"Jangan sampai rencana Presiden Prabowo menampung warga Palestina korban agresi Israel itu dinilai sebagai bagian dari rencana AS dan Israel tersebut," katanya.

Selain itu, kata dia, upaya kemanusiaan yang dilakukan Presiden Prabowo tidak boleh dikaitkan dengan masalah lain, khususnya upaya Indonesia dalam merespons pengenaan tarif impor 32 persen yang diterapkan AS terhadap barang dari Indonesia yang masuk ke AS.

"Upaya Indonesia untuk bernegosiasi dengan AS supaya tarif impor diturunkan tidak boleh disertai dengan kompensasi dari kita berupa langkah yang bisa ditafsirkan sebagai mendukung sikap AS dan Israel," ujarnya.

Baca Juga: Hadapi Kebijakan Tarif Trump, DPR Desak Pemerintah Segera Tetapkan Dubes untuk Amerika Serikat

Lebih lanjut, Yulius menyarankan kepada publik agar tidak buru-buru merespons baik pro maupun kontra rencana Presiden tersebut.