Infografis
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyebut kalau daerahnya mengusulkan 21 pembangunan Sekolah Rakyat. Namun tidak bisa semuanya direalisasikan tahun ini karena terkendala syarat lahan.
"Kabupaten/kota mau menyediakan lahannya, mudah-mudahan bisa masuk tahap kedua," kata Bobby.
Pemerintah Daerah (Pemda) yang ingin mengajukan adanya Sekilah Rakyat harus bisa menyediakan aset lahan maupun bangunan dengan luas minimal lima hektare.
Sebelumnya Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa luas itu sebagai standar minimum yang telah ditetapkan untuk menampung berbagai sarana prasarana sekolah.
"Ya minimal untuk tanah ya kalau asetnya asetan lahan itu di atas 5 hektare. Syukur-syukur kalau di atas 10 hektare itu lebih bagus. Karena sarana-prasaranya yang akan lebih lengkap," kata Gus Ipul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Pemda kata Gus Ipul, bisa hanya menyediakan lahan kosong maupun aset bangunan yang bisa digunakan menjadi Sekolah Rakyat.
Gus Ipul menyampaikan, pembangunan gedung maupun renovasi bangunan bisa diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dia menuturkan kalau standar gedung Sekokah Rakyat akan dibuat serupa di seluruh daerah
"Dibuat oleh PU nanti prototipenya, jadi nanti kembar modelnya itu seluruh Indonesia," ujarnya.
Hingga saat ini, sudah ada sekitar 200 Pemda yang mengajukan usulan pembuatan Sekolah Rakyat. Akan tetapi dari jumlah tersebut baru ada 53 lokasi yang dipastikan gedungnya telah siap dioperasikan menjadi Sekolah Rakyat mulai tahun ajaran baru 2026/2027 mendatang.
Baca Juga: Gaji Guru Sekolah Rakyat Bakal di Atas UMR? Gus Ipul: Saya Belum Berani Nyebut Angka, tapi...
Gus Ipul menambahkan, Kementerian PU telah selesai melakukan survei di 45 lokasi lainnya pada tahap pertama. Kemudian pada tahap kedua tengah dilakukan survei di 8 lokasi lainnya. Setelah itu, direncanakan masih ada lebih dari 80 lokasi yang sudah diusulkan untuk disurvei.
