Infografis
Suara.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mengungkapkan pertimbangan dalam menolak dalil yang diajukan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto soal anggapan daur ulang kasus dalam perkara dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI.
Meski sudah ada putusan yang inkrah terkait kasus tersebut dengan terdakwa mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan Politikus PDIP Saeful Bahri, tidak tertutup kemungkinan adanya keterlibatan Hasto.
“Majelis hakim berpendapat bahwa putusan-putusan tersebut tidak secara utuh otomatis mengikat atau membatasi penuntutan terhadap pihak lain termasuk terdakwa Hasto Kristiyanto yang diduga terlibat dalam tindak pidana yang sama,” kata Anggota Majelis Hakim Sigit Herman Binaji di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (11/4/2025).
Lebih lanjut, dia menjelaskan asas nebis in idem atau asas hukum yang melarang agar perkara yang sama tidak diadili dua kali sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP hanya berlaku terhadap orang yang sama, bukan terhadap orang yang berbeda meskipun terkait dengan peristiwa pidana yang sama atau berkaitan.
Untuk itu, Hakim Sigit menegaskan putusan terhadap Wahyu, Agustiani, dan Saeful tidak menimbulkan asas nebis in idem terhadap Hasto.
“Menimbang bahwa sekalipun terdapat perbedaan konstruksi fakta antara dakwaan dalam perkara ini dengan fakta yang terungkap dalam putusan terdahulu, hal tersebut tidak serta merta menjadikan dakwaan batal demi hukum melainkan harus diuji dalam pembuktian di persidangan,” tegas Hakim Sigit.
Untuk itu, majelis hakim menolak dalil perihal daur ulang kasus yang disampaikan Hasto dalam eksepsinya.
Sebelumnya diberitakan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak eksepsi atau tanggapan atas dakwaan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Hal itu disampaikan dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan yang menjadikan Hasto sebagai terdakwa dengan agenda pembacaan putusan sela.
Baca Juga: Pasrah Eksepsi Ditolak Hakim, Hasto PDIP: Membiarkan Ketidakadilan Berarti Membunuh Masa Depan
“Mengadili, menyatakan keberatan penasihat hukum Terdakwa Hasto Kristiyanto tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (11/4/2025).
