Infografis
Suara.com - Pemerintah Indonesia bersurat ke Gedung Putih untuk mengajukan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Pengajuan surat permintaan untuk bertemu tersebut sudah sejak lama dikirim, bahkan jauh hari sebelum Trump menaikkan tarif impor untuk banyak negara, termasuk Indonesia.
"Kita sudah mengirim. Sebelum ada (penaikan tarif impor AS), karena sesaat setelah Presiden Trump dilantik," kata Sugiono di Ankara, Turkiye, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (11/4/2025).
Kekinian, setelah adanya kebijakan kenaikan tarif impor, Sugiono menegaskan kemungkinan hal tersebut juga ikut dibahas, bila nanti Prabowo bertemu Trump.
Namun, Sugiono belum memastikan waktu Prabowo akan bertemu Trump untuk negosiasi langsung perihal tarif.
"Ya tergantung kapan diterima," kata Sugiono.
Negosiasi
Kekinian Indonesia akan mengirimkan perwakilan lebih dulu untuk berangkat ke AS untuk melalukan negosiasi perihal kebijakan tarif impor.
"Kita sudah melayangkan permintaan pertemuan dengan Presiden Trump itu beberapa waktu yang jauh sebelum tarif dan tentu saja dalam kaitannya dengan hubungan bilateral antara kedua negara, dan sekarang ada perkembangan situasi yang kita lihat."
Baca Juga: Evakuasi Gaza: Misi Kemanusiaan atau 'Kartu AS' Prabowo Hadapi Tarif Trump?
"Kalau dari tim, saya kira sudah ada yang akan juga berangkat di sana," kata Sugiono.
Sebelumnya, pemerintah merespons tarif impor timbal balik atau resiprokal yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump. Dalam kebijakan itu, Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32 persen.
Pemerintah Indonesia melunak dengan tarif Trump. Bahkan, akan memberikan keistimewaan terhadap AS setelah dikenakan tarif yang begitu besar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan membuka peluang bagi AS agar bisa ikut andil dalam proyek pembangunan kilang minyak.
Dia menjelaskan, dalam proyek tersebut akan menggunakan banyak bahan dari AS, sehingga impor AS ke RI bisa melonjak.
"Indonesia sendiri dalam proyek strategis nasional akan membangun beberapa proyek termasuk refinery dan mungkin salah satu komponennya kita beli dari Amerika," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/4/2025).
Kemudian, bilang Airlangga untuk meningkatkan impor ke AS, pemerintah juga akan meningkatkan impor minyak dan gas bumi (migas) dari AS. Hal ini terkuak dari paparan Airlangga dalam rapat bersama para pelaku usaha di Kantornya, hari ini.
Upaya-upaya ini, lanjut dia, bisa jadi solusi yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Jalur diplomasi dan negosiasi ini juga dilakukan dengan merombak perjanjian kerja sama Trade and Investment Framework Agreement (TIFA).
Dalam perombakan TIFA itu diantaranya, meningkatkan impor dan investasi dari AS, sekaligus pembelian migas oleh PT Pertamina (Persero).
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendorong pemerintah untuk melobi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump terkait kebijakan tarif timbal balik atau impor sebesar 32 persen. Hal ini perlu dilakukan agar tak merugikan masyarakat.
Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat mengatakan pemerintah harus melakukan diplomasi ekonomi dengan mendatangi langsung otoritas di AS. Pemerintah disarankannya meminta agar tidak memberlakukan dulu penerapan tarif timbal balik agar tidak mengguncang perekonomian di AS dan Indonesia.
"Bila memang harus diberlakukan, agar dilakukan secara bertahap selama 10 tahun untuk mencapai 32 persen," tulis ujar Jumhur kepada wartawan, Selasa (8/4/2025).
Jumhur juga mendorong Presiden Prabowo Subianto agar memanggil semua Kepala Perwakilan RI beserta KBRI/KJRI untuk lebih bekerja keras dan cerdas membuka pasar baru di negara-negara new emerging market seperti Afrika dan Amerika Latin. Mereka diyakininya punya nilai ekspor produk-produk ke AS yang cukup besar.
